• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Paralegal Fakultas Hukum UNIB: Razia Kos-Kosan Satpol PP Tidak Memiliki Pijakan Hukum yang Kuat

Paralegal Fakultas Hukum UNIB: Razia Kos-Kosan Satpol PP Tidak Memiliki Pijakan Hukum yang Kuat

Maret 10, 2026
Program MBG Presiden Prabowo Habiskan Anggaran 173 Triliun

Program MBG Presiden Prabowo Habiskan Anggaran 173 Triliun

November 16, 2026
Dana Pesangon Mau Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027

Dana Pesangon Mau Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027

November 16, 2026
ADVERTISEMENT
ASEAN Sepakati Deklarasi Mineral Kritis, Indonesia Perkuat Rantai Pasok Kawasan

ASEAN Sepakati Deklarasi Mineral Kritis, Indonesia Perkuat Rantai Pasok Kawasan

November 16, 2026
540 Peserta Meriahkan Ini Karimun Run 10K di Bandara Raja Haji Abdullah

540 Peserta Meriahkan Ini Karimun Run 10K di Bandara Raja Haji Abdullah

November 15, 2026
Serangan Israel ke RS Nasser di Gaza Dikecam Indonesia dan 17 Negara

Serangan Israel ke RS Nasser di Gaza Dikecam Indonesia dan 17 Negara

November 15, 2026
Akses Foto Pengguna Tanpa Persetujuan, Italia Denda Meta Rp 16,18 Triliun

Akses Foto Pengguna Tanpa Persetujuan, Italia Denda Meta Rp 16,18 Triliun

November 15, 2026
Hadapi Gejolak Geopolitik, Presiden Filipina Serukan Persatuan Kawasan

Hadapi Gejolak Geopolitik, Presiden Filipina Serukan Persatuan Kawasan

November 15, 2026
Presiden Republik Indonesia Hadiri Sesi Retreat KTT ke-49 ASEAN

Presiden Republik Indonesia Hadiri Sesi Retreat KTT ke-49 ASEAN

November 15, 2026
GEGER! MARKAS JUDI ONLINE LINTAS NEGARA TERBONGKAR, 145 SITUS TERUNGKAP DAN DEPOSIT CAPAI RP13,9 TRILIUN

GEGER! MARKAS JUDI ONLINE LINTAS NEGARA TERBONGKAR, 145 SITUS TERUNGKAP DAN DEPOSIT CAPAI RP13,9 TRILIUN

November 15, 2026
Pengamat Politik Nilai Dasco Paling Layak Dampingi Prabowo, Ini Pertimbangannya

Pengamat Politik Nilai Dasco Paling Layak Dampingi Prabowo, Ini Pertimbangannya

November 15, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Senin, November 16, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Daerah

Paralegal Fakultas Hukum UNIB: Razia Kos-Kosan Satpol PP Tidak Memiliki Pijakan Hukum yang Kuat

Maret 10, 2026
in Daerah, Ragam Info
0
0
SHARES
243
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Bengkulu SatukanIndonesia.com – Paralegal Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB) menilai praktik razia kos-kosan, Hotel yang kerap dilakukan Satpol PP di berbagai kota, termasuk di Provinsi Bengkulu, perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum, mengingat tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Biro Kajian Paralegal FH Unib, Achmad Theo Irsyad, mengatakan praktik razia yang selama ini berlangsung atas nama ketertiban umum pada kenyataannya menyimpan tumpukan persoalan hukum yang tidak bisa diabaikan.

“Secara hukum, tindakan masuk paksa ke kamar kos adalah penggeledahan. Dan penggeledahan bukan kewenangan Satpol PP, melainkan Penyidik yang wajib mengantongi izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu,” kata Theo, Selasa.

Mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2018, ia menjelaskan bahwa wewenang Satpol PP hanya sebatas penertiban nonyustisial dan pemberian sanksi administratif, dengan larangan tegas terhadap segala bentuk upaya paksa. Sementara itu, KUHAP Baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa penggeledahan terhadap rumah atau bangunan, termasuk kamar kos, hanya sah apabila dilakukan oleh Penyidik dengan izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut Theo, kehadiran Polri dalam operasi gabungan pun tidak serta merta melegitimasi tindakan tersebut apabila prosedur dalam KUHAP Baru tidak dipenuhi.

“Keberadaan Polri tidak menggugurkan kewajiban untuk memperoleh izin penggeledahan. Bahkan Pasal 7 ayat (3) KUHAP Baru mewajibkan Polri memimpin dan bertanggung jawab penuh secara hukum, bukan sekadar hadir mendampingi,” ujarnya.

Lebih jauh, Theo menyoroti dampak nyata yang selalu menimpa kelompok paling rentan. Razia ini, kata dia, terbukti bersifat diskriminatif karena hampir selalu menyasar mahasiswa perantau, perempuan lajang, dan warga ekonomi lemah di kos-kosan sederhana, sementara penghuni apartemen mewah atau hotel berbintang nyaris tidak pernah tersentuh operasi serupa.

“Ini adalah penegakan hukum tebang pilih. Belum lagi praktik pemaksaan tes HIV yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum, dan kebocoran identitas ke media yang menghancurkan reputasi seseorang bahkan sebelum ada proses peradilan. Prinsip praduga tak bersalah dilanggar begitu saja,” tegasnya.

Bahkan jika diasumsikan prosedur razia telah berjalan sah sekalipun, Theo mengingatkan bahwa temuan pasangan bukan suami istri tetap tidak bisa langsung diproses secara hukum. Pasal 411 dan 412 KUHP Baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan perzinaan sebagai delik aduan absolut yang hanya bisa dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, bukan oleh Satpol PP maupun warga sekitar.

“Lebih lanjutnya, Ketua Umum Paralegal FH UNIB, Fadel Jovinka mendorong pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem yang ada dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang secara tegas membedakan inspeksi administratif dengan penggeledahan hukum, serta menyelaraskan Perda yang berlaku dengan ketentuan KUHAP Baru. Ujarnya”

“Akar masalahnya bukan semata kesalahan Satpol PP di lapangan. Ini adalah kegagalan desain sistem yang membiarkan Perda melarang sesuatu tanpa menyediakan mekanisme dan arah penegakan yang sah. Penyelesaiannya pun harus bersifat sistemik,” kata Fadel.

Ia juga mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan hak-hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk meminta Surat Izin Penggeledahan sebelum membuka pintu kamar mereka ketika didatangi petugas.

“Negara tidak boleh menertibkan warganya dengan cara melanggar hukumnya sendiri. Ketertiban yang dibangun di atas pelanggaran hak konstitusional bukanlah ketertiban yang haqiqi,” pungkasnya.(Lafifi)

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Achmad Theo IrsyadParalegal Fakultas Hukum Universitas BengkuluSatukanindonesia.com
ShareTweetSend

Related Posts

Lantik Pengurus Karang Taruna 2026–2031, Wali Kota Minta Sinergi dan Pemberdayaan Pemuda

Lantik Pengurus Karang Taruna 2026–2031, Wali Kota Minta Sinergi dan Pemberdayaan Pemuda

Oktober 31, 2026
Wali Kota Bekasi Buka Career Expo 2026, Dorong Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Perusahaan Perluas Lapangan Kerja.

Wali Kota Bekasi Buka Career Expo 2026, Dorong Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Perusahaan Perluas Lapangan Kerja.

Oktober 31, 2026
Walkot Mississauga Kanada Lirik Kota Dekat Jakarta, Tri Adhianto: Bekasi Terbuka untuk Kerja Sama.

Walkot Mississauga Kanada Lirik Kota Dekat Jakarta, Tri Adhianto: Bekasi Terbuka untuk Kerja Sama.

Oktober 31, 2026

Tegakkan Aturan Lingkungan, Gakkum DLH Kota Bekasi Segel Pabrik Arang di Sumur Batu

Oktober 31, 2026

Jelang Pelaksanaan PORPROV XV JABAR 2026, POKJA Wartawan Kota Bekasi Gelar Dialog Interaktif

Oktober 31, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?