Bengkulu SatukanIndonesia.com – Paralegal Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB) menilai praktik razia kos-kosan, Hotel yang kerap dilakukan Satpol PP di berbagai kota, termasuk di Provinsi Bengkulu, perlu mendapat perhatian serius dari sisi hukum, mengingat tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
Biro Kajian Paralegal FH Unib, Achmad Theo Irsyad, mengatakan praktik razia yang selama ini berlangsung atas nama ketertiban umum pada kenyataannya menyimpan tumpukan persoalan hukum yang tidak bisa diabaikan.
“Secara hukum, tindakan masuk paksa ke kamar kos adalah penggeledahan. Dan penggeledahan bukan kewenangan Satpol PP, melainkan Penyidik yang wajib mengantongi izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu,” kata Theo, Selasa.
Mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2018, ia menjelaskan bahwa wewenang Satpol PP hanya sebatas penertiban nonyustisial dan pemberian sanksi administratif, dengan larangan tegas terhadap segala bentuk upaya paksa. Sementara itu, KUHAP Baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa penggeledahan terhadap rumah atau bangunan, termasuk kamar kos, hanya sah apabila dilakukan oleh Penyidik dengan izin resmi dari Ketua Pengadilan Negeri.
Menurut Theo, kehadiran Polri dalam operasi gabungan pun tidak serta merta melegitimasi tindakan tersebut apabila prosedur dalam KUHAP Baru tidak dipenuhi.
“Keberadaan Polri tidak menggugurkan kewajiban untuk memperoleh izin penggeledahan. Bahkan Pasal 7 ayat (3) KUHAP Baru mewajibkan Polri memimpin dan bertanggung jawab penuh secara hukum, bukan sekadar hadir mendampingi,” ujarnya.
Lebih jauh, Theo menyoroti dampak nyata yang selalu menimpa kelompok paling rentan. Razia ini, kata dia, terbukti bersifat diskriminatif karena hampir selalu menyasar mahasiswa perantau, perempuan lajang, dan warga ekonomi lemah di kos-kosan sederhana, sementara penghuni apartemen mewah atau hotel berbintang nyaris tidak pernah tersentuh operasi serupa.
“Ini adalah penegakan hukum tebang pilih. Belum lagi praktik pemaksaan tes HIV yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum, dan kebocoran identitas ke media yang menghancurkan reputasi seseorang bahkan sebelum ada proses peradilan. Prinsip praduga tak bersalah dilanggar begitu saja,” tegasnya.
Bahkan jika diasumsikan prosedur razia telah berjalan sah sekalipun, Theo mengingatkan bahwa temuan pasangan bukan suami istri tetap tidak bisa langsung diproses secara hukum. Pasal 411 dan 412 KUHP Baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan perzinaan sebagai delik aduan absolut yang hanya bisa dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu, bukan oleh Satpol PP maupun warga sekitar.
“Lebih lanjutnya, Ketua Umum Paralegal FH UNIB, Fadel Jovinka mendorong pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem yang ada dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang secara tegas membedakan inspeksi administratif dengan penggeledahan hukum, serta menyelaraskan Perda yang berlaku dengan ketentuan KUHAP Baru. Ujarnya”
“Akar masalahnya bukan semata kesalahan Satpol PP di lapangan. Ini adalah kegagalan desain sistem yang membiarkan Perda melarang sesuatu tanpa menyediakan mekanisme dan arah penegakan yang sah. Penyelesaiannya pun harus bersifat sistemik,” kata Fadel.
Ia juga mengajak masyarakat untuk semakin sadar akan hak-hak konstitusionalnya, termasuk hak untuk meminta Surat Izin Penggeledahan sebelum membuka pintu kamar mereka ketika didatangi petugas.
“Negara tidak boleh menertibkan warganya dengan cara melanggar hukumnya sendiri. Ketertiban yang dibangun di atas pelanggaran hak konstitusional bukanlah ketertiban yang haqiqi,” pungkasnya.(Lafifi)
