MANOKWARI, satukanindonesia.com – Kesatria Parlemen Jalanan (PARJAL) di Tanah Papua menyatakan, dukungan terhadap upaya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang mendorong penggunaan Road Map sebagai acuan penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Panglima PARJAL Papua Barat, Ronald Mambieuw menilai, Road Map (peta jalan) sangat penting agar penanganan Papua tidak berubah-ubah setiap pergantian kepemimpinan nasional.
“Kalau tidak ada roadmap, maka setiap rezim datang dengan programnya sendiri tanpa kesinambungan. Akibatnya, tidak ada percepatan penyelesaian konflik maupun kedamaian di Papua,”ujarnya.
Menurut Ronald, selama ini pendekatan yang dominan dilakukan negara lebih berfokus pada pembangunan fisik, sementara aspek kemanusiaan dan perdamaian dinilai belum menjadi prioritas utama.
Ingat mengingatkan, pencatatan sejarah konflik Papua secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ke depan. Catatan tersebut diharapkan menjadi acuan lintas generasi bagi para pemimpin nasional.
Ronald memperingatkan, tanpa pendekatan terarah, Papua berpotensi menjadi beban bagi negara, terutama dari sisi pembiayaan keamanan.
“Efisiensi anggaran sedang digencarkan, tetapi di sisi lain pengerahan pasukan juga terus meningkat. Ini akan menjadi beban besar bagi negara jika tidak diselesaikan dengan pendekatan yang tepat,”katanya.
Selain itu, Ronald mengingatkan agar Indonesia tidak meninggalkan “utang kemanusiaan” yang dapat berdampak pada citra negara di tingkat internasional, khususnya terkait isu hak asasi manusia dan pelaksanaan otonomi khusus.
Ia juga menyampaikan, imbauan kepada lembaga-lembaga daerah seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar lebih mengutamakan perlindungan masyarakat Papua.
“Mari bersatu dan fokus pada penyelamatan manusia Papua. Jangan hanya berbangga dengan jabatan, tetapi mengabaikan kondisi masyarakat yang masih terdampak konflik dan pengungsian,”tegasnya.
Terkait situasi keamanan, Ronald mendorong semua pihak, termasuk aparat keamanan dan kelompok bersenjata, untuk mengedepankan pendekatan humanis dan dialog guna menghindari jatuhnya korban sipil.
“Kami berharap ada pendekatan yang lebih bermartabat, melalui jalur adat, teritorial, dan kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi pertumpahan darah di Papua,”ujarnya.
Ronald juga menilai, penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan militer, melainkan membutuhkan strategi komprehensif yang menyentuh akar persoalan sejarah dan keadilan sosial. [GRW]
