JAYAPURA, satukanindonesia.com – Sebuah media internasional berbasis di Selandia Baru, Te Ao Māori News, menyoroti kembali situasi konflik di Papua melalui artikel yang dirilis pada 14 April 2026 berjudul “Selandia Baru didesak untuk menanggapi pembunuhan warga sipil di Papua Barat.”
Media yang berfokus pada isu masyarakat adat Māori serta dinamika sosial-politik global tersebut mengangkat laporan dugaan kekerasan terhadap warga sipil di Papua Tengah, Indonesia, yang kini mendapat perhatian dari kalangan aktivis dan politisi di kawasan Pasifik.
Dalam laporannya, Te Ao Māori News mengungkapkan, peristiwa tragis yang terjadi di Papua Tengah, di mana seorang perempuan lanjut usia, Yulita Pigai (sekitar 70 tahun), dilaporkan tewas setelah ditembak di dalam rumahnya saat operasi penyisiran aparat keamanan.
Ia bukan satu-satunya korban. Setidaknya enam warga sipil lainnya, termasuk anak-anak, dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian insiden tersebut.
Salah satu korban adalah anak berusia 11 tahun bernama Maikel Waine, yang dilaporkan tewas akibat luka tembak di bagian dada. Korban lainnya termasuk Sipirianus Tibakoto (19), Martinus Yobee (12), Angkian Edowai (20), dan Ferdinand Auwe (19).
‘KRONOLOGI VERSI LAPORAN HAM’
Artikel tersebut mengutip laporan dari Human Rights Monitor yang menyebutkan bahwa aparat keamanan Indonesia diduga melepaskan tembakan di area publik, termasuk di sekitar Pasar Moanemani.
Peristiwa itu dilaporkan berlangsung antara 31 Maret hingga 2 April 2026 di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai.
Menurut laporan saksi, aparat kemudian melakukan pengejaran hingga ke desa-desa seperti Ikebo, Kimupugi, dan Ekemanida.
Selain penembakan, terdapat pula laporan pembakaran properti sipil serta pengungsian warga akibat meningkatnya ketegangan.
Operasi tersebut disebut dilakukan setelah insiden penusukan yang menewaskan seorang anggota polisi, Juventus Edowai, pada 31 Maret 2026.
Namun, organisasi HAM menilai respons aparat menggunakan kekuatan berlebihan, termasuk penggunaan amunisi tajam di wilayah padat penduduk.
‘REAKSI INTERNASIONAL: DESAKAN KE PEMERINTAH SELANDIA BARU’
Laporan ini memicu respons dari jaringan solidaritas internasional, termasuk West Papua Action Aotearoa, yang mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memberikan tanggapan resmi.
Tokoh aktivis, Catherine Delahunty, menyebut, insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama karena menyasar warga sipil.
Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Hijau Selandia Baru, Teanau Tuiono, secara terbuka mengecam pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak.
Ia menegaskan, komunitas internasional tidak boleh diam, dan mendesak pemerintah negaranya untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia.
Menurutnya, sikap diam hanya akan memperkuat normalisasi kekerasan dalam konflik di berbagai belahan dunia.
‘POSISI PEMERINTAH SELANDIA BARU’
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru menyatakan, pihaknya mengetahui insiden di Dogiyai dan terus memantau situasi di Papua.
Namun, pemerintah tetap menegaskan pengakuan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, sembari membuka kemungkinan menyampaikan isu tersebut melalui jalur diplomatik jika diperlukan.
Di sisi lain, Selandia Baru juga memiliki kepentingan ekonomi dengan Indonesia, dengan target peningkatan perdagangan bilateral hingga 6 miliar dolar Selandia Baru pada 2029.
‘RESPON INDONESIA’
Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian dari penegakan hukum nasional.
Mereka menegaskan bahwa institusi negara seperti kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja untuk menjaga keamanan serta melakukan penyelidikan terhadap insiden yang terjadi.
Pemerintah Indonesia juga menyebut, investigasi sedang berlangsung untuk memastikan kronologi kejadian dan mencegah terulangnya insiden serupa.
‘PAPUA DALAM SOROTAN GLOBAL’
Artikel Te Ao Māori News juga menyoroti, posisi geografis dan geopolitik Papua Barat yang dekat dengan kawasan Pasifik—sekitar 6.000 kilometer dari Selandia Baru dan hanya sekitar satu jam penerbangan dari Darwin, Australia.
Meski relatif dekat secara geografis, laporan tersebut menilai bahwa realitas kehidupan masyarakat Papua masih kurang dipahami oleh publik internasional.
Dalam konteks sejarah, artikel tersebut menyinggung integrasi Papua ke Indonesia sejak 1969 melalui proses yang dikenal sebagai Act of Free Choice, yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat adat Papua.
‘ISU KEMANUSIAAN DAN DIPLOMASI GLOBAL’
Lebih dari sekadar laporan insiden, artikel ini mencerminkan bagaimana isu Papua terus menjadi perhatian dalam hubungan internasional, khususnya di kawasan Pasifik.
Di satu sisi, terdapat tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis HAM untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Di sisi lain, kepentingan diplomatik dan ekonomi antarnegara turut memengaruhi respons resmi pemerintah. [GRW]
