• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Militerisasi pada Ruang Sipil di Indonesia Makin Meluas

Militerisasi pada Ruang Sipil di Indonesia Makin Meluas

Juni 26, 2026
BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

November 22, 2026
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

November 22, 2026
ADVERTISEMENT
Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

November 22, 2026
Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

November 22, 2026
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

TNI/Polri Merusak Sasi Masyarakat Adat Merauke Papua Selatan

November 22, 2026
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Minggu, November 22, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Daerah

Militerisasi pada Ruang Sipil di Indonesia Makin Meluas

(Daerah)

Juni 26, 2026
in Daerah
0
0
SHARES
80
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

SORONG, satukanindonesia.com – Amnesty Internasional Indonesia minilai, militerisasi pada ruang sipil di Indonesia makin meluas. Namun, pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan.

Hal ini disampaikan Usman Hamid, Direktur Amnesty Internasional Indonesia berkaitan dengan pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam mendidik pelajar Sekolah Rakyat.

Menurut Usman Hamid, kebijakan itu membuktikan semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Tetapi, pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan.

“Jelas pemerintah tidak belajar dari tragedi meninggalnya tiga warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus koperasi desa merah putih dan kampung nelayan,”kata Usman Hamid dalam siaran pers tertulisnya, Jumat (26/06/2026).

Katanya, pendidikan sipil adalah ruang netral yang harusnya menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis, sehingga ruang kelas harus bebas dari intervensi militer.

Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak kata Usman Hamid, bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil.
Sebab, kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, dan berbasis kepatuhan hirarkis.

“Hal ini bertentangan secara diametral dengan prinsip pendidikan sipil yang memupuk nalar kritis, kemerdekaan berpikir, dan ruang aman berpendapat tanpa dibatas hirarki ala militer,” ucapnya.

Menurutnya, bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan.

Lebih mengkhawatirkan lagi, lanjut Usman Hamid, program ini menargetkan Sekolah Rakyat, sebuah fasilitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Penempatan para taruna Akmil di setiap sekolah dikhawatirkan menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan.

“Padahal anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit,”ujarnya.

Usman Hamid mengatakan, berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, selain pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak, pendidikan anak harus diarahkan untuk pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokus pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer.

Katanya, dominasi militer di ruang sipil termasuk di pemerintahan tidak pernah menjadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah apalagi pengentasan kemiskinan seperti yang diemban oleh Sekolah Rakyat.

Menurutnya, Orde Baru memberikan pelajaran penting bahwa militerisme ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran hak asasi manusia.

“Ketika militerisme ruang sipil menguat maka korbannya adalah warga. Jangan sampai siswa-siswi sekolah rakyat yang menjadi korban selanjutnya,”kata Usman Hamid.

Dikutip dari berbagai media, Kementerian Sosial dan TNI sedang menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat dengan melibatkan sekitar seribu Taruna Akademi Militer (Akmil).

Program itu, akan dimulai awal Agustus 2026. Pemerintah akan menempatkan lima Taruna Akmil untuk tiap Sekolah Rakyat untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama dengan dalih untuk membentuk karakter pelajar agar lebih disiplin dan rapi.

Akademi TNI akan mengirimkan seribu Taruna Tingkat 1 dan Tingkat 2 untuk melaksanakan pembinaan pembentukan karakter di 178 titik Sekolah Rakyat. [GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Amnesty Internasional IndonesiaDirektur Amnesty Internasional IndonesiaSekolah RakyatUsman Hamid
ShareTweetSend

Related Posts

Amnesty : Kasus Penyadapan Prabowo Bisa Jadi Puncak Gunung Es

Amnesty : Kasus Penyadapan Prabowo Bisa Jadi Puncak Gunung Es

November 9, 2026
Amnesty Internasional : Pansus DPD RI Mesti desak Perundingan Papua

Amnesty Internasional : Pansus DPD RI Mesti desak Perundingan Papua

September 11, 2026
Penembakan Terhadap Pilot AS di Papua Harus Diselidiki

Penembakan Terhadap Pilot AS di Papua Harus Diselidiki

Juli 5, 2026

Prabowo Dengarkan Kisah Siswa Sekolah Rakyat di Bali, dari Belajar Membaca hingga Kembali Bersekolah

Juni 7, 2026

Kemkomdigi Pastikan Sekolah Rakyat Terhubung Akses Internet dan Aman Digital

April 17, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?