Jakarta, satukanindonesia.com – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan, penguatan otonomi daerah yang adaptif menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi lokal dan kemandirian fiskal kabupaten.
Ketua Umum Apkasi yang juga merupakan Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan, penguatan kapasitas fiskal daerah dibutuhkan agar pemerintah kabupaten mampu menjalankan program strategis sesuai kebutuhan wilayah. “Oleh karena itu revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan agar kebijakan desentralisasi lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah,” kata Bursah dalam keterangan resmi, dilansir dari infopublik, Jumat (3/7/2026).
Menurut Bursah, kapasitas fiskal yang lebih kuat diperlukan untuk mendukung program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Bursah mengatakan, ruang inovasi yang lebih luas dapat mempercepat lahirnya kebijakan ekonomi sesuai potensi lokal sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Bursah menegaskan, Apkasi bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah menyusun rekomendasi dari berbagai forum diskusi dengan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam menyempurnakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebelumnya, pandangan tersebut juga disampaikan dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang digelar Apkasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (2/7), sebagai rangkaian HUT ke-26 Apkasi.
Forum itu membahas perluasan ruang inovasi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penyempurnaan regulasi agar pemerintah kabupaten memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pemerintah daerah perlu semakin inovatif di tengah pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Setiap pemimpin ada ujiannya dan tiap ujian ada pemimpinnya. Saat ini kepala daerah menghadapi tantangan pengetatan Transfer Keuangan Daerah sehingga dibutuhkan inovasi dalam mengelola pembangunan,” ujar Bima.
Ia mengatakan kepala daerah perlu mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
Menurut Bima, Presiden Prabowo Subianto menetapkan dua prasyarat utama agar Indonesia menjadi negara maju, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperkuat ekonomi lokal melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Bima menilai Apkasi berperan sebagai wadah kolaborasi antarkabupaten untuk mempercepat penyebaran praktik baik dalam pengelolaan fiskal, inovasi pelayanan publik, dan alternatif pembiayaan pembangunan.
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, forum tersebut juga dinilai memberi dampak ekonomi langsung bagi Deli Serdang melalui peningkatan aktivitas perhotelan, transportasi, kuliner, dan penjualan produk UMKM setempat.
Forum Dialog Otonomi Daerah itu dihadiri ratusan bupati, wakil bupati, jajaran organisasi perangkat daerah, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah.(***)
