Jakarta, satukanindonesia.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot menegaskan, Indonesia mendukung penuh hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur transisi energinya sendiri berdasarkan kondisi nasional, guna menghadapi gejolak energi global menuju net zero emissions atau nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.
Hal itu disampaikan Yuliot Tanjung melalui keterangan resmi, saat menghadiri forum G20 Energy Abundance Ministerial Meeting yang berlangsung di Houston, Texas, Amerika Serikat, dilansir dari infopublik, Rabu (16/9/2026).
Yuliot mengatakan, guna menutupi celah antara konsumsi BBM nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari dan produksi dalam negeri yang baru berada di angka 600 ribu barel per hari, pemerintah menargetkan produksi minyak hingga 1 juta barel per hari.
Selain membuka peluang investasi di 118 wilayah kerja migas, Indonesia juga menjadi pelopor global melalui implementasi program pencampuran bahan bakar B50.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50. Program ini diproyeksikan mampu menyubstitusi kebutuhan impor solar sebanyak 310 ribu barel per hari, menghemat hampir 10 miliar dolar AS per tahun, sekaligus membuka peluang bagi lebih dari 2 juta lapangan kerja,” kata Yuliot.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dalam RUPTL 2025-2034, di mana 76 persen di antaranya bersumber dari energi terbarukan.
Di saat yang sama, porsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GWp terus didorong untuk menggantikan diesel, sembari mempertahankan stabilitas pasokan nasional berbasis sumber daya lokal.
“G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman,” ujar Wamen ESDM, Yuliot Tanjung.(***)
