JAYAPURA, satukanindonesia.com – Guna membangun komunikasi yang konstruktif, serta menjamin terciptanya ruang yang aman bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan di Tanah Papua. Kepolisian Daerah (Polda) Papua menegaskan, komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolda melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., saat menjadi narasumber dalam Diskusi Podcast Media Jubi Papua bertajuk “Kekerasan terhadap Pekerja Kemanusiaan dan Jurnalis di Tanah Papua” di Waena, Kota Jayapura, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan SPG Taruna Waena tersebut turut menghadirkan Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Luki IReu, serta Direktur PAHAM Papua Gustaf Kawer.
Dalam diskusi tersebut, para narasumber menyoroti, pentingnya perlindungan terhadap jurnalis dan pekerja kemanusiaan, penanganan dugaan kekerasan dan intimidasi, kebebasan pers, serta penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, menekankan, jurnalis, tenaga kesehatan, guru, serta aktivis hukum dan demokrasi merupakan bagian penting dari kelompok pekerja kemanusiaan yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Kami mendorong agar setiap dugaan kekerasan, dan intimidasi ditangani secara transparan serta memberikan kepastian hukum,”ujar Frits.
Ia juga mengapresiasi, langkah kepolisian yang telah mengungkap sejumlah kasus, sembari mendorong penyelesaian perkara lain yang masih memerlukan tindak lanjut.
Ketua AJI Indonesia, Luki Reu menegaskan, pentingnya jaminan keselamatan dan kebebasan bagi para jurnalis.
Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap pers yang profesional dan independen sangat penting guna mencegah berulangnya intimidasi di masa mendatang.
Sementara perwakilan PAHAM Papua, Gustaf Kawer mengingatkan, pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan masyarakat sipil dalam setiap skema menjaga keamanan di Papua.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan (public trust) masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kami berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Humas Polri berperan penting menjembatani komunikasi antara kepolisian, insan pers, dan masyarakat agar informasi yang diterima publik dapat memberikan gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,”kata Kombes Pol. Cahyo.
Pada kesempatan ini, Ia juga mengajak, seluruh pihak, khususnya insan pers dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama membendung penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau hoaks di tengah derasnya arus media digital.
“Kami mengajak insan pers dan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskan informasi. Sinergi antara Polri, media, lembaga HAM, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Papua tetap kondusif,”pungkasnya.
Melalui forum diskusi ini, Polda Papua berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat demi menciptakan ruang publik yang aman, transparan, dan berkeadilan. [***/GRW]
