JAYAPURA, satukanindonesia.com – Founder sekaligus Ketua Umum Analisis Papua Strategis (APS) Center for Development and Global Studies, Laus D.C. Rumayom, menghadiri forum internasional One Ocean Week Seattle Summit 2026 yang berlangsung pada 19–25 Oktober 2026 di Bell Harbor International Conference Center, Washington, Amerika Serikat.
Laus merupakan akademisi Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih, Papua, serta mantan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden periode 2019–2024.
Dalam forum tersebut, Laus menyampaikan, pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia, khususnya Tanah Papua, dalam geopolitik maritim dan dinamika persaingan kekuatan global di kawasan Indo-Pasifik.
Menurut Laus, wilayah timur Indonesia memiliki peran penting dalam membangun konektivitas perdagangan global, memperkuat hubungan dengan kawasan Pasifik Selatan, serta menjadi titik temu berbagai kepentingan strategis negara-negara besar.
“Geopolitik maritim Indonesia menempatkan Tanah Papua sebagai salah satu simpul strategis konektivitas perdagangan global. Papua bukan hanya wilayah perbatasan, tetapi juga gerbang penghubung Indonesia dengan Pasifik Selatan dan kawasan Australia, sekaligus bagian penting dari dinamika geopolitik Indo-Pasifik,”ujar Laus dalam forum tersebut yang dikutip, Minggu (25/10/2026).
One Ocean Week Seattle merupakan forum strategis global yang mempertemukan pemimpin sektor kelautan, inovator teknologi, investor, pembuat kebijakan, akademisi, seniman, serta komunitas dari berbagai negara. Forum ini membahas inovasi, kolaborasi, dan aksi nyata untuk mengembangkan ekonomi biru (blue economy).
Diselenggarakan oleh Maritime Blue, rangkaian kegiatan tersebut memadukan dialog kebijakan tingkat tinggi dengan inovasi praktis, program budaya, dan pelibatan generasi muda. Forum ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan kelautan dan mewujudkan masa depan maritim yang berkelanjutan serta inklusif.
Laus menjelaskan, posisi geografis Papua memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai negara maritim. Kota-kota seperti Sorong, Jayapura, dan Merauke berpotensi dikembangkan sebagai simpul logistik, energi, dan konektivitas perdagangan yang menghubungkan Indonesia dengan Pasifik Selatan dan Australia.
“Papua memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Sorong, Jayapura, dan Merauke dapat dikembangkan sebagai pusat konektivitas maritim, logistik, dan perdagangan. Namun, potensi tersebut harus ditopang oleh infrastruktur yang memadai, kebijakan yang terintegrasi, serta keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.
Menurutnya, pengembangan konektivitas maritim di Tanah Papua perlu menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat poros maritim Indonesia. Pembangunan pelabuhan, transportasi laut, dan infrastruktur pendukung harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan arus perdagangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Papua.
Selain potensi ekonomi, Laus menyoroti persaingan kekuatan global di kawasan Indo-Pasifik yang semakin memengaruhi lingkungan strategis Papua dan Pasifik Selatan.
Kawasan tersebut berkaitan dengan kepentingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kerja sama keamanan seperti AUKUS yang melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Perkembangan kerja sama pertahanan di kawasan, termasuk di negara tetangga seperti Papua Nugini, turut membentuk dinamika keamanan regional.
“Persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik harus dibaca secara cermat. Indonesia perlu menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus memperkuat diplomasi maritim agar kawasan Pasifik tetap menjadi ruang kerja sama, stabilitas, dan pembangunan bersama,”ujar Laus.
Ia menilai, posisi strategis Papua menuntut pendekatan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan diplomasi. Indonesia perlu memperkuat kemitraan regional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. StrategiBisnis
Laus juga menekankan pentingnya memperkuat keamanan maritim di perairan timur Indonesia. Wilayah laut yang luas dan jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian meliputi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan, serta aktivitas lintas batas yang berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan ekonomi nasional.
“Penguatan kedaulatan maritim tidak cukup hanya melalui kehadiran aparat keamanan. Indonesia juga membutuhkan sistem pengawasan laut yang efektif, kapasitas penegakan hukum yang kuat, serta pembangunan ekonomi pesisir yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Laus, keamanan maritim harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat lokal dapat berperan penting dalam menjaga laut sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Dari perspektif pembangunan, Laus menilai penguatan infrastruktur maritim menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan posisi strategis Papua. Konektivitas pelabuhan, transportasi laut, fasilitas logistik, dan infrastruktur pendukung lainnya perlu dikembangkan secara terintegrasi.
Pembangunan tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing ekonomi kawasan timur Indonesia, serta memperkuat integrasi maritim nasional.
Namun, ia menegaskan bahwa pengembangan ekonomi biru tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya laut dan peningkatan aktivitas perdagangan. Keberlanjutan ekosistem laut, perlindungan masyarakat pesisir, serta keterlibatan masyarakat adat Papua juga harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.
“Ekonomi biru harus dibangun dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Papua tidak boleh hanya diposisikan sebagai jalur perdagangan atau kawasan sumber daya, tetapi harus menjadi wilayah yang masyarakatnya memperoleh manfaat nyata dari pengembangan ekonomi maritim,” tegasnya.
Kehadiran Laus D.C. Rumayom dalam One Ocean Week Seattle Summit 2026 menjadi bagian dari keterlibatan akademisi dan pemikir strategis Papua dalam diskusi global mengenai masa depan maritim.
Forum tersebut membuka ruang pertukaran gagasan tentang sinergi potensi kelautan, inovasi teknologi, diplomasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam menjawab tantangan di kawasan Indo-Pasifik.
Bagi Indonesia, khususnya Tanah Papua, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan posisi geografis yang strategis, melainkan juga menerjemahkan keunggulan tersebut menjadi kekuatan ekonomi, diplomasi, dan keamanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. [ONE/GRW]