Jakarta, SATUKANINDONESIA.Com – Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI memastikan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono tidak hadir memenuhi pemanggilan dalam agenda pemeriksaan oleh Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI.
Hal tersebut terkonfirmasi secara resmi, oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna saat menjawab keterangan kepada sejumlah awak media, di Kantor Kejagung RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir dan ada surat minta direschedule pemanggilan minggu depan,” ujar Anang kepada awak media.
Sebelumnya Kejaksaan Agung telah melayangkan surat resmi pemanggilan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono pada Selasa (17/11/2026) pukul 09.00 WIB yang bertempat di Ruang Pemeriksaan Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Jakarta.
Sebagaimana diketahui melalui isi surat resmi tersebut, menyebutkan agenda yang dimaksud yakni panggilan saksi terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, agar untuk menghadap Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI. Dengan diminta untuk membawa dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang dimaksud.
Informasi pemeriksaan tersebut sebelumnya telah beredar berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP yang berlangsung pada periode 2009–2024.
Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut perkara tersebut memiliki potensi kerugian negara sekitar Rp2 triliun dan masih terus didalami melalui pemeriksaan sejumlah saksi.
Nama Tri Adhianto menjadi sorotan karena pada 2022 ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, periode ketika terjadi perpanjangan kerja sama KSO yang kini menjadi bagian dari rentang waktu penyidikan Kejaksaan Agung.
Selama proses penyidikan, Jampidsus telah memeriksa puluhan saksi yang berasal dari unsur Pemerintah Kota Bekasi, PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energi, hingga Foster Oil & Energy Pte. Ltd.
Kasus dugaan korupsi Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP mulai mencuat setelah penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi pada September 2026, termasuk Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, PT Migas Perseroda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bapenda Kota Bekasi, serta kantor Foster Oil di Jakarta. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
Hingga kini Kejaksaan Agung belum mengumumkan perkembangan dalam kasus ini serta penetapan tersangka baru yang berkaitan dengan pemeriksaan Kepala Daerah Penyangga Ibu Kota tersebut.
Status pemeriksaan akan dijadwalkan ulang pada pekan depan, Selasa (24/11/2026) masih sebagai bagian dari proses penyidikan untuk mencari fakta hukum.
Publik pun kini menunggu hasil pemeriksaan tersebut sekaligus perkembangan penyidikan yang telah menyeret banyak saksi dari unsur pemerintah, BUMD, BUMN, dan pihak swasta.(Release)













