• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

November 18, 2026
Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

November 18, 2026
Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

November 18, 2026
ADVERTISEMENT
Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

November 18, 2026
Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

November 17, 2026
Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

November 18, 2026
MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

November 18, 2026
Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

November 17, 2026
Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

November 17, 2026
Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

November 17, 2026
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Pekan Depan

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Pekan Depan

November 17, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, November 18, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

(Hukum)

November 18, 2026
in Hukum
0
0
SHARES
10
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Menteri HAM, Natalius Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

JAKARTA, atukanindonesia.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai menilai, rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, harus di pertimbangkan secara matang.

“Pemindahan Badak Jawa ke tempat manapun, itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu di mana dia hidup. Milieu di mana dia hidup,”kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pigai menjelaskan, setiap satwa memiliki hubungan erat dengan lingkungan tempat asalnya. Karena itu, pemindahan ke habitat baru belum tentu menjamin satwa tersebut dapat berkembang biak dan bertahan hidup.
Ia mencontohkan upaya pelestarian gorila gunung di Rwanda, Afrika.

Menurut Pigai, negara tersebut memperoleh penghargaan internasional karena mempertahankan kelestarian satwa di habitat asalnya, bukan memindahkannya ke tempat lain.

“Kenapa Rwanda, Rwanda di negara di Afrika itu mendapat penghargaan internasional dari berbagai kelompok, karena Rwanda adalah satu-satunya negara di dunia yang memelihara gorila gunung di habitatnya. Jadi, di tempat asal-usulnya gorila gunung dibikin tempat kelestarian,”ucapnya.

Dicontohkannya, Komodo yang memiliki habitat asli di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, keberadaan komodo di wilayah lain tidak serta-merta membuat satwa tersebut dapat berkembang biak sebagaimana di habitat aslinya.

“Oleh karena itu, kita juga sudah uji coba Komodo. Komodo kan di Pulau Komodo, Flores. Tapi Komodo itu ada juga di tempat di Jawa ada, di Sumatera ada, di Nusa Tenggara lain ada, di Sumatera ada, tapi kan tidak berkembang. Komodo di pulau komodonya berkembang,”tutur dia.

Ia menilai, hubungan antara satwa dan lingkungan tempat tinggalnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan konservasi. Oleh karena itu, rencana pemindahan Badak Jawa tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut.

“Ini karena ada relasi langsung di mana milieu kehidupannya itu dengan tempat hunian dia, tempat besar dia, tempat lahir dia, tempat keturunan dia. Oleh karena itu ini perlu harus pertimbangan matang,”jelas Pigai.

Selain mempertimbangkan kelangsungan hidup Badak Jawa, Pigai menekankan, pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan di kawasan Ujung Kulon.

Ia menyebut, kawasan tersebut menjadi perhatian internasional, khususnya dalam upaya penyelamatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Pigai juga mengingatkan, agar kebijakan terkait kawasan Ujung Kulon tidak mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang selama ini tinggal di wilayah tersebut.

“Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka. Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena faktor A atau faktor B, faktor C,”ucapnya.

Ia juga menyinggung, adanya kepentingan proyek tertentu di balik wacana pemindahan Badak Jawa tersebut.

“Kalau biasanya pemerintah, saya tidak tahu ya, saya tidak baca ya. Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk. Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,”kata Pigai.

“Kepentingan bisnis, karena kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan, belum pernah kita dengar. Terancam, kan?”sambungnya.

Karena itu, Pigai meminta, pemerintah menjadikan perlindungan habitat asli sebagai salah satu pertimbangan utama dalam upaya konservasi Badak Jawa.

“Untuk itulah, maka mari kita contohkan Rwanda yang gorila gunung, dia dibikin tempat kelestarian dan konservasi di tempat habitatnya. Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu di dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang. Tidak berkembang,”ujar Pigai.

Pigai juga menyinggung, satwa lain seperti cendrawasih. Menurutnya, keberadaan tempat konservasi di berbagai daerah tidak otomatis membuat satwa dapat berkembang biak dengan baik apabila lingkungan tersebut bukan habitat alaminya.

“Coba kita lihat tempat konservasi hewan di seluruh Indonesia. Setiap provinsi kan ada tempat konservasi hewan. Cendrawasih berkembang gak di Pulau Jawa? Dibandingkan di Papua. Di Papua pun tempat yang konservasi belum tentu berkembang. Dia berkembang di alam bebas,”pungkas dia.

Sementara Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka meminta, pemerintah mengevaluasi penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar perairan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Ia mengingatkan, kawasan tersebut merupakan habitat Badak Jawa yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak oleh aktivitas manusia.

Rieke menyoroti, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan berstatus berlaku. Dalam keputusan tersebut, perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon disebut masuk kategori WUP berdasarkan peta lampiran.

Rieke menjelaskan, WUP merupakan dasar potensial untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tetapi bukan merupakan izin eksplorasi ataupun operasi pertambangan.

Meski demikian, menurutnya, penetapan wilayah ekstraktif di dekat kawasan konservasi perlu diuji secara menyeluruh sebelum berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekosistem pesisir, kehidupan nelayan, hingga praktik budaya masyarakat setempat.

“Status WUP sendiri belum membuktikan kerusakan memang maupun pelanggaran HAM. Hak justru itu adalah alasan wajib bagi kita, Komisi XIII beserta para mitra untuk menguji kesesuaian tata ruang serta memberi ruang partisipasi bermakna bagi warga terdampak,”kata Rieke.

Ia juga meminta, pemerintah menelusuri peruntukan WUP tersebut serta memastikan proses penetapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional.

“WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?”katanya.

Rieke menilai, kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi HAM telah terpenuhi.

Menurutnya, hak dasar masyarakat harus menjadi batas substantif dalam setiap kebijakan negara, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, ia menyampaikan, sejumlah rekomendasi kepada Komisi XIII dan pemerintah.

Pertama, menjadikan pemenuhan hak dasar sebagai salah satu syarat wajib dalam pengambilan kebijakan sektoral.

Ia meminta, pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin. Penilaian tersebut harus mencakup kelestarian ekosistem, penghidupan warga, kesetaraan akses terhadap hak budaya, serta perlindungan kelompok rentan.

Kedua, Rieke meminta dilakukan audit terbuka terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Pemerintah, kata dia, perlu membuka peta digital dan dasar ilmiah penetapan WUP, kemudian menyandingkannya dengan batas kawasan konservasi, rencana tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup komunitas lokal dan masyarakat adat.

Ia juga meminta agar penetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin turunannya di lokasi yang dipersoalkan ditunda sampai seluruh proses pengujian kesesuaian tata ruang, dampak HAM dan lingkungan, serta konsultasi bermakna dengan masyarakat selesai dilakukan.

Ketiga, ia mendorong, agar revisi UU HAM dan penerapan Satu Data Indonesia turut memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam melindungi hak masyarakat.

Menurutnya, integrasi data pertambangan, kawasan konservasi, hak masyarakat, pengaduan, dan layanan perlu dilakukan dengan standar yang jelas. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat dievaluasi dan dikoreksi apabila berpotensi merugikan masyarakat.

Rieke kemudian secara tegas meminta pemerintah mencabut terlebih dahulu keputusan menteri yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai WUP.

“Mudah-mudahan melalui forum ini saya kira kita sama-sama, kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,” ucapnya.

Ia turut menyinggung wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Menurut Rieke, pemulihan populasi badak tidak semestinya dilakukan dengan memindahkan satwa tersebut dari habitat yang selama ini menjadi tempat hidupnya.

“Aduh, jangan sampai itu. Taman Nasional Ujung Kulon itu legend begitu ya. Ada badak bercula satu di sana. Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya. Itu badak Bapak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,” kata dia.

Seperti diketahui, utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan sejumlah rencana dan capaian pemerintah di sektor lingkungan hidup kepada awak media nasional.

Di samping membahas capaian swasembada pangan dan komitmen iklim internasional, Hashim memberikan sorotan khusus terhadap pelestarian satwa liar, salah satunya adalah nasib Badak Jawa yang saat ini menghuni wilayah Ujung Kulon.

Hashim menyampaikan, keselamatan pusat suaka Badak Jawa di Ujung Kulon kini berstatus terancam oleh potensi bencana alam. Masalah yang bersumber dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa endemik tersebut.

“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa terjadi tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah,”ungkap Hashim saat memberikan keterangan di COP31 (Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31), di Antalya, Turki, (14/11).

Sebagai langkah antisipatif yang lebih konkret, Hashim menyebut pemerintah saat ini memiliki gagasan untuk memindahkan sebagian populasi Badak Jawa ke habitat alternatif yang lebih aman.

Lokasi yang dinilai, cocok untuk menjadi suaka baru bagi mamalia bercula satu ini adalah Taman Nasional Alas Purwo.

“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke namanya Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur,”pungkasnya. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Badak JawaBantenMenteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik IndonesiaNatalius PigaiTaman Nasional Ujung Kulon
ShareTweetSend

Related Posts

Listyo Sigit Dkk Disebut Pengkhianat Bangsa dan Negara, Menteri HAM : Ini Ancaman Nyata

Listyo Sigit Dkk Disebut Pengkhianat Bangsa dan Negara, Menteri HAM : Ini Ancaman Nyata

November 4, 2026
Dukung Pernyataan Menteri HAM, Pansus Papua DPD RI Tolak Dandhy Laksono di Pidanakan

Dukung Pernyataan Menteri HAM, Pansus Papua DPD RI Tolak Dandhy Laksono di Pidanakan

November 3, 2026
Menteri HAM RI Membela Dandhy Laksono

Menteri HAM RI Membela Dandhy Laksono

November 1, 2026

Fondasi Kelembagaan HAM Menguat di Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Oktober 22, 2026

KTP Elektronik Buka Akses Hak Dasar SAD, Pagai : Bagian dari HAM

Oktober 15, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?