
JAKARTA, satukanindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan regulasi, yang telah bergulir selama 18 tahun. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum palu diketuk, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan aturan tersebut.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.
Peserta paripurna menyatakan setuju. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU menjadi undang-undang.
Salah satu materi penting dalam aturan tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana.
Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset juga mencakup sejumlah kejahatan selain korupsi.
Di antaranya tindak pidana narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan jumlah korban besar turut menjadi perhatian dalam pembahasan aturan tersebut.
Meski mengatur perampasan aset, undang-undang ini tetap menegaskan bahwa penyitaan harta hasil tindak pidana tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelakunya.
Ketentuan hukuman bagi pelaku tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.
Regulasi tersebut juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya agar mekanisme perampasan aset tidak merugikan pihak yang tidak terlibat tindak pidana.
Selain itu, aturan ini mengatur pengembalian aset kepada korban serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
Pengelolaan barang rampasan akan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga akan diawasi badan independen.
Sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi turut disiapkan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR bersama pemerintah telah diselesaikan pada Rabu, 18 November 2026.
Panja tercatat membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dengan pengesahan ini, DPR menyelesaikan salah satu agenda legislasi, yang telah lama dinantikan.
Namun, pelaksanaan aturan tersebut nantinya akan bergantung pada ketentuan undang-undang serta mekanisme pengawasan yang menjamin proses perampasan aset berjalan sesuai hukum dan melindungi hak pihak yang tidak bersalah. [***/GRW]













