• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

November 19, 2026
Tanah Jangan Menangis

Tanah Jangan Menangis

November 19, 2026
Indonesia dan China Teken Kerja Sama Pengolahan Batu Bara Jadi Etanol Senilai Rp 32 Triliun

Indonesia dan China Teken Kerja Sama Pengolahan Batu Bara Jadi Etanol Senilai Rp 32 Triliun

November 19, 2026
ADVERTISEMENT
Perkuat Ekonomi Asia Pasifik, Presiden Indonesia Hadiri KTT APEC 2026

Perkuat Ekonomi Asia Pasifik, Presiden Indonesia Hadiri KTT APEC 2026

November 19, 2026
Semangat Pengabdian ; Rutan kelas IIB Humbahas Peringati hari Bakti Ke -2 Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

Semangat Pengabdian ; Rutan kelas IIB Humbahas Peringati hari Bakti Ke -2 Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

November 19, 2026
ISIS hingga JAD Jadi Sasaran, Densus 88 Sikat Belasan Tersangka di Enam Provinsi

ISIS hingga JAD Jadi Sasaran, Densus 88 Sikat Belasan Tersangka di Enam Provinsi

November 19, 2026
Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

November 19, 2026
Tersisa 241 Nomor Pertandingan, Kontingen Kota Bekasi Bidik 200 Emas demi Kunci Gelar Juara Umum Porprov XV Jabar 2026

Tersisa 241 Nomor Pertandingan, Kontingen Kota Bekasi Bidik 200 Emas demi Kunci Gelar Juara Umum Porprov XV Jabar 2026

November 19, 2026
Kota Bekasi Lepas Kontingen Atlet Yang Berjuang Di Laga Peparda Jawa Barat

Kota Bekasi Lepas Kontingen Atlet Yang Berjuang Di Laga Peparda Jawa Barat

November 19, 2026
Tri Adhianto Raih ABDI Awards 2026, Transformasi Digital Kota Bekasi Tuai Apresiasi

Tri Adhianto Raih ABDI Awards 2026, Transformasi Digital Kota Bekasi Tuai Apresiasi

November 19, 2026
Impian KDM soal Kalimalang Diwujudkan Tri Adhianto melalui Destinasi Air WAKABE, Hari Ini Diresmikan

Impian KDM soal Kalimalang Diwujudkan Tri Adhianto melalui Destinasi Air WAKABE, Hari Ini Diresmikan

November 19, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Kamis, November 19, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

(Hukum)

November 19, 2026
in Hukum, Politik
0
0
SHARES
49
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

JAKARTA, satukanindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi, mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan regulasi, yang telah bergulir selama 18 tahun. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum palu diketuk, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan aturan tersebut.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Peserta paripurna menyatakan setuju. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU menjadi undang-undang.

Salah satu materi penting dalam aturan tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana.

Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset juga mencakup sejumlah kejahatan selain korupsi.

Di antaranya tindak pidana narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan jumlah korban besar turut menjadi perhatian dalam pembahasan aturan tersebut.

Meski mengatur perampasan aset, undang-undang ini tetap menegaskan bahwa penyitaan harta hasil tindak pidana tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelakunya.

Ketentuan hukuman bagi pelaku tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.

Regulasi tersebut juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya agar mekanisme perampasan aset tidak merugikan pihak yang tidak terlibat tindak pidana.

Selain itu, aturan ini mengatur pengembalian aset kepada korban serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan barang rampasan akan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga akan diawasi badan independen.

Sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi turut disiapkan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR bersama pemerintah telah diselesaikan pada Rabu, 18 November 2026.

Panja tercatat membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dengan pengesahan ini, DPR menyelesaikan salah satu agenda legislasi, yang telah lama dinantikan.

Namun, pelaksanaan aturan tersebut nantinya akan bergantung pada ketentuan undang-undang serta mekanisme pengawasan yang menjamin proses perampasan aset berjalan sesuai hukum dan melindungi hak pihak yang tidak bersalah. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: DPR RIKetua DPR Puan MaharaniRapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.Sahkan UU Rampasan Aset
ShareTweetSend

Related Posts

Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

November 19, 2026
Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Era Baru Hukum Ketenagakerjaan

Oktober 7, 2026
Rapat Paripurna Menyetujui RUU Perampasan Aset jadi Usul DPR

Rapat Paripurna Menyetujui RUU Perampasan Aset jadi Usul DPR

Oktober 7, 2026

DPR Menyetujui RUU Satu Data Indonesia Menjadi Undang-Undang 

Oktober 6, 2026

Resmi Jadi Kapolri,  Suyudi Titip Pesan ke Insan Pers

Oktober 2, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?