
MALANG, satukanindonesia.com – Di meja perencanaan, tanah sering tampak sederhana. Ada peta, garis batas, luas hektare, nilai investasi, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Sebuah kawasan dapat berubah warna dalam dokumen tata ruang, lalu memperoleh nama baru sebagai pusat industri, perkebunan, atau proyek pembangunan. Tetapi tanah yang terlihat kosong di atas peta belum tentu kosong dalam kehidupan nyata.
Di sana mungkin ada sawah yang menghidupi keluarga, kebun yang diwariskan turun-temurun, makam leluhur, atau sumber air yang digunakan satu kampung. Peta investasi bisa menggambar lahan kosong. Masalahnya, di atas tanah itu sering ada kehidupan yang tidak ikut tergambar.
Konflik agraria memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara pembangunan dan keadilan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat sedikitnya 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Konflik tersebut mencakup sekitar 914 ribu hektare dan berdampak terhadap lebih dari 123 ribu keluarga. Angka ini merupakan hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil, bukan keseluruhan sengketa pertanahan yang tercatat pemerintah.

Namun besarnya persoalan tetap sulit diabaikan. Negara membutuhkan investasi, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi produktif. Masyarakat pun membutuhkan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Persoalan muncul ketika percepatan pembangunan berjalan lebih cepat daripada kepastian hak dan penyelesaian sengketa atas tanah yang akan digunakan.
Bagi petani, tanah bukan sekadar barang yang dapat diganti dengan sejumlah uang. Ia merupakan sarana produksi, sumber penghasilan, sekaligus jaminan keberlangsungan keluarga. Kehilangan lahan dapat berarti kehilangan pekerjaan, jaringan sosial, dan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi.
Kompensasi finansial mungkin cukup untuk membeli rumah, tetapi belum tentu mampu memulihkan penghidupan. Lebih rumit lagi bagi masyarakat adat yang memiliki hubungan kolektif dengan wilayahnya.
Tanah menyimpan sejarah, aturan sosial, dan identitas komunitas. Ketika seluruh nilai itu diterjemahkan hanya menjadi harga per meter persegi, ada sesuatu yang hilang dari perhitungan pembangunan. Kerugian sosial tidak selalu dapat diukur dengan angka dalam dokumen pembebasan lahan.
David Harvey dalam The New Imperialism memperkenalkan konsep accumulation by dispossession, yakni proses akumulasi kapital melalui pengambilalihan atau perubahan penguasaan atas aset dan sumber daya yang sebelumnya berada dalam kendali pihak lain.
Harvey menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan pemindahan hak, akses, dan manfaat dari kelompok yang lebih lemah kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik lebih besar.
Konsep ini tidak berarti setiap investasi merupakan perampasan. Namun ia mengingatkan bahwa pembangunan perlu diperiksa melalui pertanyaan yang sering terabaikan: siapa memperoleh keuntungan, siapa kehilangan kendali atas sumber daya, dan siapa memiliki kekuatan untuk menentukan hasil akhirnya?
Persoalan agraria Indonesia juga tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara perusahaan dan masyarakat. Ada tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan batas wilayah, perbedaan antara penguasaan secara administratif dan penggunaan tanah secara turun-temurun, serta sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun.
Dalam situasi demikian, kepastian hukum dibutuhkan oleh semua pihak. Investor memerlukan kejelasan hak untuk menjalankan usaha. Warga membutuhkan perlindungan agar tidak kehilangan tanah melalui proses yang tidak adil.
Pemerintah memerlukan kewenangan untuk membangun fasilitas publik. Tetapi ketika negara sekaligus menjadi pemberi izin, penggerak proyek, dan penengah sengketa, mekanisme pengawasan yang independen menjadi sangat penting. Pembangunan kehilangan legitimasi apabila keberatan warga dianggap sekadar hambatan yang harus segera disingkirkan.
Penyelesaian konflik agraria harus dimulai sebelum alat berat memasuki lokasi. Pemerintah perlu memastikan keterbukaan data penguasaan lahan, pemeriksaan riwayat hak, pemetaan partisipatif, serta konsultasi yang sungguh-sungguh dengan masyarakat terdampak.
Pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan penyelesaian tumpang tindih klaim harus ditempatkan sebagai bagian dari kepastian hukum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu disertai penilaian ganti kerugian yang adil dan mekanisme keberatan yang dapat diakses.
Lebih jauh, keberhasilan relokasi atau pemulihan penghidupan harus dievaluasi setelah proyek berjalan, bukan hanya ketika pembayaran selesai. DPR dan pemerintah juga perlu memperkuat penyelesaian konflik agraria lintas lembaga agar sengketa lama tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pembangunan memang membutuhkan ruang. Jalan harus dibangun, industri memerlukan kawasan, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi. Tetapi ruang hidup masyarakat tidak boleh dipandang sebagai halaman kosong yang bebas ditulisi oleh siapa pun yang memiliki modal dan kewenangan.
Tanah mempunyai nilai ekonomi, sosial, ekologis, dan kultural yang tidak selalu dapat dipisahkan. Negara yang adil bukan negara yang menolak perubahan, melainkan negara yang memastikan perubahan tidak menghilangkan hak dan martabat mereka yang terdampak.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup dihitung dari besarnya investasi atau luasnya kawasan yang dibebaskan. Ia juga harus terlihat dari kehidupan masyarakat setelah proyek selesai.
Tanah jangan dibuat menangis demi angka pertumbuhan. Sebab pembangunan yang kehilangan manusianya hanya akan menghasilkan kemajuan di atas peta, bukan kesejahteraan di atas bumi. [***/GRW]
Penulis : BUDI RAHMAN HAKIM
Wartawan Senior













