• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

November 19, 2026
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
ADVERTISEMENT
Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 20, 2026
Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

November 20, 2026
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

November 20, 2026
Diusia ke-37 Tahun, PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) Raih Predikat Top 100 CEO BPR/BPRS Terbaik 2026

Diusia ke-37 Tahun, PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) Raih Predikat Top 100 CEO BPR/BPRS Terbaik 2026

November 20, 2026
DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMPIT Darussakinah, Kenalkan Fungsi Legislatif dan Bahas Isu Aktual

DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMPIT Darussakinah, Kenalkan Fungsi Legislatif dan Bahas Isu Aktual

November 20, 2026
DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMA Kartini, Kenalkan Fungsi dan Peran Legislatif

DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMA Kartini, Kenalkan Fungsi dan Peran Legislatif

November 20, 2026
Porprov XV Jabar 2026 : Kota Bekasi Raih Gelar Juara Umum, Kabupaten Bekasi Dibayangi Kabupaten Bogor

Porprov XV Jabar 2026 : Kota Bekasi Raih Gelar Juara Umum, Kabupaten Bekasi Dibayangi Kabupaten Bogor

November 20, 2026
Tinju Kota Bekasi Sukses Pertahankan Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih 9 Emas

Tinju Kota Bekasi Sukses Pertahankan Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih 9 Emas

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

Ketua Komite III DPR RI Ungkap 10 Poin Utama RUU Perampasan Aset

(Hukum)

November 19, 2026
in Hukum
0
0
SHARES
16
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Rapat kerja pembicaraan tingkat I RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,

JAKARTA, satukanindonesia.com – Intuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Hari ini, Kamis (19/11/2026) DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada 10 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang kini sudah tuntas dibahas.

Panitia kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang jumlahnya 397, terdiri atas DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

“Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” ucapnya.

10 poin utama yang dimuat dalam RUU Perampasan Aset ini, meliputi soal jaminan RUU melindungi HAM, hingga soal ruang lingkup RUU ini.

Berikut 10 poin utama yang diatur.

1. Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum

Perampasan aset harus mengedepankan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Perampasan aset mencakup berbagai tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi, investasi bodong, serta perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.

3. Pidana terhadap Pelaku tetap Berlaku

Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Pembagian Kewenangan Penegakan Hukum

RUU mengatur tahapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan Pihak Ketiga

Pihak ketiga yang memiliki itikad baik mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kesempatan yang cukup untuk membuktikan hak kepemilikannya atas aset.

6. Pengembalian Aset kepada Korban

Pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.

7. Pengelolaan Aset secara Profesional

Pengelolaan aset hasil tindak pidana dilakukan badan berkompeten, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan Independen

Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset harus diawasi badan independen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang

RUU ini dirancang untuk mencegah aparat penegak hukum menggunakan kewenangan perampasan aset sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan.

10. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem pengelolaan aset akan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut merupakan hasil percepatan kerja Komisi III DPR. Sebelumnya, pembahasan regulasi ini ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Ketua Komisi III DPR RI HabiburokhmanKomisi III DPR RIRapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.RUU Perampasan Aset
ShareTweetSend

Related Posts

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset

November 19, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe Hadiri Sidang Gelar Doktor Wamen Imipas RI Maulana Bungaran

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe Hadiri Sidang Gelar Doktor Wamen Imipas RI Maulana Bungaran

November 14, 2026
Penyidik Didesak Ungkap Motif Penyadapan Listyo Sigit ke Presiden Prabowo

Penyidik Didesak Ungkap Motif Penyadapan Listyo Sigit ke Presiden Prabowo

November 6, 2026

Komisi III DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset dengan Mahasiswa-Akademisi

November 5, 2026

RUU Perampasan Aset, Hak Pemilik dan Pihak Ketiga Harus Tetap Terlindungi

Oktober 16, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?