Jakarta, SatukanIndonesia.com – Para pemimpin negara Uni Eropa memberi lampu hijau untuk memperluas sanksi terhadap Turki atas eksplorasi gas alam di perairan Mediterania yang turut diklaim Yunani dan Siprus.
Perluasan sanksi itu dipertimbangkan menyusul serangkaian provokasi yang dinilai Uni Eropa kerap dilakukan Turki.
“Sayangnya, Turki telah terlibat dalam tindakan dan provokasi sepihak dan meningkatkan retorikanya terhadap Uni Eropa, negara anggota Uni Eropa, dan para pemimpin Eropa,” bunyi pernyataan Uni Eropa usai melakukan pertemuan tingkat tinggi di Brussel, Jumat (11/12).
Sejauh ini, sanksi tersebut rencananya menyasar sejumlah individual antara lain Wakil Presiden Perusahaan Perminyakan Turki dan Wakil Direktur Departemen Eksplorasi.
Dalam KTT terakhir pada Oktober lalu, Uni Eropa mempertimbangkan menawarkan Ankara kerja sama “Agenda Politik Uni Eropa-Turki yang positif”, termasuk keuntungan perdagangan dan bea cukai, serta bantuan bagi Turki untuk menangani pengungsi Suriah.
Tawaran itu berlaku jika Turki sepakat menjalankan “kemitraan sejati” dan memulai dialog nyata dengan Uni Eropa.
Namun, minimnya tanggapan dari Turki membuat menteri 27 negara Uni Eropa sepakat mengadopsi “daftar sanksi tambahan” terkait aktivitas pengeboran Turki “yang ilegal” di Mediterania Timur.
Para pemimpin negara Uni Eropa meminta kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, Josep Borrell, untuk menyusun laporan tentang situasi hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan antara Uni Eropa dan Turki, termasuk perluasan sanksi.
Laporan tersebut direncanakan akan dibahas pada KTT Uni Eropa Maret 2021.
“Taruhannya sangat jelas yakni kredibilitas Uni Eropa,” kata Perdana Menteri Yunani Kyriakos MItsotakis seperti dikutip Associated Press.
Mitsotakis memperingatkan akan ada konsekuensi dari Uni Eropa jika Turki “melanjutkan perilaku nakalnya.”
“Jadi sekarang, akan terlihat, apakah sebagai negara Eropa kita benar-benar kredibel dalam apa yang kita sendiri sepakati,” kata Mitsotakis.
Uni Eropa memang terpecah dalam mempertimbangkan cara terbaik menangani Turki.
Prancis dan Siprus mendorong langkah-langkah tegas dan keras seperti sanksi ekonomi terhadap Turki, sementara negara lain khawatir hal itu semakin memperburuk perekonomian pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sudah rusak dan membuat kawasan tidak stabil.
Pada Rabu pekan ini, Erdogan menepis ancaman sanksi Uni Eropa dan menuduh blok tersebut bertindak “tidak jujur” dan gagal memenuhi janjinya.
“Setiap keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Turki tidak akan menjadi perhatian besar Turki,” kata Erdogan kepada wartawan.
