Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Suharso Monoarfa bakal melarang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menjadi calon legislatif di Pemilu 2024.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini beralasan, larangan itu supaya pengurus pusat bisa konsentrasi pada kerja elektoral.
“Mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggungjawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg,” ujar Suharso saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar IX PPP 2020 seperti dilansir dari kanal Youtube Petiga TV, Minggu (20/12/2020).
Suharso menuturkan, selama ini orang berambisi masuk ke lingkaran DPP hanya bertujuan untuk mengantongi tiket supaya bisa bertarung di kontestasi politik.
Nantinya, larangan tersebut akan berlaku untuk pengurusnya yang akan bergelut di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan larangan ini, Suharso berharap bisa mendapatkan skema alternatif untuk mendongkrak torehan suara partai berlambang Ka’bah tersebut.
Target Kembalikan Masa Kejayaan PPP Di Masa Lalu
Tak tanggung-tanggung, ia telah memasang target sangat tinggi, yakni sebanyak 11.395.001 suara pada Pemilu 2024. Di mana hasil Pemilu 1999 dengan perolehan 11.395.000 suara menjadi patokan Suharso untuk mengembalikan masa kejayaan PPP di masa lalu.
Dengan demikian, ia menekankan kepada seluruh kader yang akan menduduki posisi DPP agar bisa bekerja ekstra.
“Jadi kerja elektoral ini tidak bisa tidak, harus konsentrasi,” tegas dia.
Muktamar yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Tengah, pada 18-21 Desember 2020, memutuskan secara aklamasi Suharso sebagai Ketua Umum PPP 2020-2025.
Setelah diputuskan aklamasi, pimpinan sidang pemilihan ketua umum langsung menetapkan Suharso sebagai Ketua Umum terpilih.
Suharso langsung bergerak cepat dengan menunjuk sejumlah koleganya sebagai tim formatur untuk menyusun kerangka kepengurusan PPP lima tahun mendatang.
Tim formatur tersebut terdiri dari 13 orang dengan rincian 1 ketua umum, 4 perwakilan DPP, dan 8 perwakilan DPW.(*)
