Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sejatinya pemuda Indonesia yang seharusnya memberi sumbangsih untuk kemajuan negeri ini. Seyogianya, Pemuda Indonesia harus kritis dan aspiratif. Terkait akan hal itu, sejumlah Organisasi kepemudaan lintas iman memberi tanggapan atas sejumlah isu nasional selama 2020 di Jakarta, Rabu, (30/12/2020). Organisasi kepemudaaan tersebut yakni Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Gemabudhi, Peradah, Gema Mathla’ul Anwar, Gemaku, Gemapakti, dan GAMKI.
Dalam catatannya, pimpinan Ormas Kepemudaan Lintas Iman tersebut menegaskan bahwa Negara Indonesia telah dikaruniakan Tuhan kekayaan masyarakat yang majemuk yakni agama dan kepercayaan, ribuan suku dan adat istiadat, ribuan bahasa dan ras.
“Negara Indonesia telah dikaruniakan Tuhan kekayaan masyarakat yang majemuk yakni agama dan kepercayaan, ribuan suku dan adat istiadat, ribuan bahasa dan ras. Kebinekaan ini harus terus dilindungi dan dipelihara oleh pemerintah dan negara demi menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial Indonesia Maju 2045,” demikian keterangan seperti dilansir Beritasatu.com, Rabu (30/12/2020).
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyatakan, dalam perjalanan pada 2020, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Mulai dari pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, persoalan intoleransi, permasalahan radikalisme, terorisme, kekerasan hak asasi manusia (HAM), dan berbagai tantangan internal dan eksternal lainnya.
“Negara harus berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan. Semua kementerian dan lembaga berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD 1945,” kata Sunanto.
Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa meminta dan mendukung pemerintah untuk melindungi pemenuhan hak kebebasan rakyat Indonesia dalam memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karolin pun mendukung pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. “Tindak tegas orang ataupun kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi kepada sesama warga negara Indonesia,” ujar Karolin.
Ketua Umum DPN Peradah, I Gede Ariawan mendorong Pemerintah untuk tetap fokus membangun budaya toleransi, terutama pada proses pendidikan agama di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara khusus hal itu terkait proses pembelajaran berdasarkan Perpres 87/2017 tentang Pendidikan Karakter. “Sehingga terbentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur sesuai warisan budaya Indonesia,” ungkap Ariawan.
Ketua Umum DPP Gemabudhi, Bambang Patijaya berharap pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19. Misalnya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat berdasarkan skala prioritas. “Lakukan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” kata Bambang.
Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi meminta dan mendukung Presiden untuk menegaskan kepada setiap kementerian dan lembaga terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional. “Serta menindak tegas setiap penyelewengan anggaran ataupun kebijakan yang dilakukan oleh oknum pejabat,” ujar Mathla’ul.
Ketua Umum PP Gemaku, Kris Tan meminta dan mendukung pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata Indonesia yang sedang menurun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. “Serta mengembangkan pariwisata Indonesia dengan berdasarkan pada budaya dan kearifan masyarakat lokal,” kata Kris.
Ketua Umum DPP Gemapakti, Asmat Suaanto mendorong pemerintah untuk menghadirkan suasana damai di bumi pertiwi dengan mengusut tuntas secara adil berbagai tindak kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Misalnya seperti di Papua, Sigi, Jakarta, dan wilayah lainnya di Indonesia, sehingga kepercayaan masyarakat dan persatuan bangsa dapat tetap terjaga.
Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik meminta dan mendukung Pemerintah untuk sesegera mungkin mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah mengorbankan dan menelantarkan warga sipil di Tanah Papua. Salah satu caranya yakni dengan menarik pasukan militer non organik yang telah dikirim ke Tanah Papua.
“Selesaikan konflik di Tanah Papua dengan mengedepankan pendekatan local wisdom sesuai semangat Otonomi Khusus Tanah Papua sebagaimana amanat UU 21/2001,” kata Willem.
Willem pun menyebut, “Kami meminta TNI dan Polri yang mendapatkan penugasan ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk terlebih dahulu mendapat pembekalan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat sehingga memiliki pemahaman tentang kondisi sosial budaya masyarakat Papua.”
Di tempat terpisah, Ketua umum Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia (PPGI), Maruli Tua Silaban menyampaikan hal yang sama, yakni mengapreasiasi atas hal yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas organisasi masyarakat yang tak pancasilais. “Kami sangat mengapresiasi atas langkah pemerintah menertibkan ormas-ormas intoleran ataupun kelompok-kelompok ekstrim selama ini guna menuju indonesia yang lebih baik, sejuk dan damai,” tandasnya.
(bm/*)
