Jakarta, SatukanIndonesia.com – Dalam rangka menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk akselerasi reformasi birokrasi, Menteri BUMN Rini M. Soemarno menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pendayagunaan BUMN Dalam Rangka Akselerasi Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Berkelas Dunia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Asman Abnur.
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta, Senin (16/04/2018).
“Sebagai agent of development, BUMN telah menunjukkan kualitasnya sebagai perusahaan berkelas dunia. Pengalaman dan kompetensi BUMN perlu ditularkan pada birokrasi, guna mempercepat terwujudnya pemerintahan berkelas dunia.”
Nota kesepahaman ini meliputi pengembangan Human Capital Management di pemerintahan, pengembangan entrepreneurship, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, dan pendayagunaan Chief Executive Officer (CEO) BUMN dalam pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rini melanjutkan, melalui nota kesepahaman ini, Kementerian BUMN akan mengoordinasikan dan mendorong agar BUMN terlibat dan berpartisipasi aktif dalam upaya akselerasi reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Rini juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Hilirisasi Hasil Invensi dan Inovasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan, serta Perguruan Tinggi di Indonesia oleh Badan Usaha Milik Negara dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek & Dikti) Mohammad Nasir.
“Nota kesepahaman ini merupakan landasan/pedoman kerja sama Kementerian Ristek & Dikti dan Kementerian BUMN guna hilirisasi hasil invensi dan inovasi lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi di Indonesia oleh BUMN, terutama hasil invensi dan inovasi yang berorientasi terhadap kebutuhan dan pemanfaatan industri di BUMN,” ujar Menteri Rini.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Kementerian BUMN menyatakan komitmennya untuk mendorong BUMN guna melakukan komersialisasi hasil invensi dan inovasi lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Kementerian Ristek & Dikti menyatakan komitmennya untuk merencanakan dan mendorong hilirisasi hasil invensi dan inovasi lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi untuk dimanfaatkan oleh BUMN. (*)
