Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo menyadari radikalisme di Indonesia mulai mengkhawatirkan karena mulai digiatkan di area universitas. Menurutnya, pemerintah akan melibatkan banyak pihak demi melakukan deradikalisasi.
“Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan dan proses pencegahan adalah yang lebih baik daripada kita menyelesaikan kalau sudah terjadi,” kata Jokowi melalui keterangan resmi, Kamis (07/06/2018).
Hal itu disampaikan menyikapi penangkapan MNZ, terduga teroris di Universitas Riau (UNRI) beberapa waktu lalu. MNZ merupakan alumni UNRI 10 tahun lalu yang menggunakan laboratorium kampus untuk membuat bom.
Jokowi menyatakan radikalisme bukan ajaran yang tiba-tiba masuk ke masyarakat. Proses itu berlangsung lama dan panjang hingga akhirnya mempengaruhi pikiran masyarakat.
Oleh sebab itu, deradikalisasi tidak hanya dilakukan aparat Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sejumlah kelompok keagamaan akan dilibatkan karena bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Yang paling penting adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadhlatul Ulama, dan Muhammadiyah ikut berperan bersama,” tutur mantan Wali Kota Solo ini.
Selain itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disebut sedang mengkaji perlu atau tidaknya regulasi baru terkait pecegahan radikalisme di perguruan tinggi.
Namun, Jokowi memastikan apapun hasil kajiannya tidak akan mengganggu atau menghalangi kebebasan akademik.
“Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik, berserikat, dengan proses pencegahan radikalisme. Ini proses dalam rangka eksistensi negara, bukan yang lain,” Jokowi menegaskan. (*)
