Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah telah menetapkan larangan mudik terkait Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H, terhitung sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Dengan adanya larangan tersebut, maka dipastikan sudah tidak ada lagi berbagai istilah mudik yang dibolehkan, termasuk mudik lokal.
Pemerintah melarang mudik lokal di sejumlah kawasan aglomerasi dengan alasan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari penularan pandemi global COVID-19. “Di dalam Permenhub No. 13/2021 juga tidak ada pernyataan bahwa ada pengecualian mudik bagi wilayah aglomerasi,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Jakarta, Kamis (6/5/2021).
Ia menjelaskan, hanya di dalam pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa pengoperasian dan penggunaan moda transportasi darat di dalam wilayah aglomerasi tetap berjalan untuk kepentingan mendesak dan nonmudik dengan memperhatikan pembatasan jumlah operasional, sehingga mobilitas di dalam wilayah aglomerasi tetap diperbolehkan untuk kepentingan nonmudik.
“Mohon dipahami bahwa SE (Surat Edaran) Satgas No 13/2021 adalah tentang Peniadaan Mudik. Jadi yang dilarang adalah mudik (termasuk mudik lokal). Mengapa mudik dilarang? Karena mudik itu digunakan untuk silaturahmi secara fisik,” jelasnya.
“Pertemuan fisik antar keluarga, handai taulan tidak mungkin tidak bersentuhan tubuh melalui salaman, salim, cipika cipiki atau berpelukan. Virus COVID ini menular melalui sentuhan, tidak menjalankan 3M secara disiplin dan konsisten,” terangnya.
Berikut sejumlah kawasan aglomerasi di Indonesiia :
1. Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros
2. Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo
3. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan
4. Bandung Raya
5. Jakarta, Bogor dan Depok, Tangerang, dan Bekasi
6. Semarang, Kendal, Ungaran dan Purwodadi
7. Yogyakarta Raya
8. Solo Raya
Namun meski demikian, menurut Wiku, masyarakat yang berada di dalam wilayah aglomerasi tersebut tetap dapat bermobilisasi atau beraktivitas untuk kepentingan yang mendesak, namun sifatnya bukan mudik. Ia mengingatkan, sedikitnya ada 2 bahaya yang mengancam jika masyarakat tetap nekat mudik “pulang kampung”.
“Pertama adalah sirkulasi varian virus mutasi dari luar negeri yang berpotensi lebih berbahaya,” ujarnya. “Kedua, masyarakat ingin bersilaturahmi fisik dengan mudik. Kami tidak ingin terjadi seperti keadaan di India,” ucapnya. Ia menjelaska tujuan kebijakan larangan mudik lokal di kawasan aglomerasi ini untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya COVID-19.
“Kesadaran masyarakat dan tanggung jawabnya itu harus didorong. Akan berat tugas bangsa ini kalau hanya pemerintah yang memikul upaya mengendalikan COVID ini., harus dengan dan dari masyarakat juga,” tandasnya. (*)
