JAKARTA, satukanindonesia.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp 5,11 triliun.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran tersebut baru terserap Rp 1,17 triliun atau sekitar 22,9 persen dari total anggaran.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran penanganan karhutla tersebut tersebar di tujuh kementerian/lembaga (K/L). Termasuk dana siap pakai yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini telah kita sediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam tujuh K/L, termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,”kata Suahasil dalam keterangan pers APBN Kita di Kemenkeu, Jumat (13/11/2026).
Realisasi tersebut menunjukkan anggaran penanganan karhutla masih memiliki ruang penyerapan, yang cukup besar hingga akhir tahun. Dari total pagu yang disediakan, sekitar Rp 3,94 triliun belum terealisasi per 31 Oktober 2026.
Selain untuk penanganan karhutla, pemerintah juga menyediakan anggaran besar untuk penanggulangan bencana lainnya. Salah satunya, melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Untuk program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 50,84 triliun. Anggaran itu terdiri atas Rp 30,9 triliun untuk kegiatan dalam rencana induk, Rp 8,5 triliun untuk kegiatan di luar rencana induk, serta tambahan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun.
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera mencapai Rp 30,78 triliun atau 60,5 persen dari pagu.
Suahasil menjelaskan, secara keseluruhan anggaran penanggulangan bencana pada 2026 mencapai Rp 59,35 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi tercatat sebesar Rp 33,69 triliun per 10 November 2026.
“Anggaran penanggulangan bencana di tahun 2026 ini meningkat dengan pesat. Kalau kita ingat akhir 2025 ada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di Sumatera bagian utara, dan anggaran penanggulangannya itu muncul di APBN 2026,”ujarnya.
Sementara itu, ancaman karhutla masih terlihat dari pemantauan titik panas di berbagai wilayah. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 846 titik panas dalam pemantauan 24 jam terakhir hingga Jumat (13/11/2026) pukul 17.30 WIB.
Jumlah tersebut turun 256 titik dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA, titik panas itu terdiri atas 17 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 750 titik sedang, dan 79 titik rendah.
Sulawesi Tenggara menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yakni 206 titik. Selanjutnya, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur masing-masing mencatat 120 titik panas.
Kemenhut mengingatkan, penurunan jumlah titik panas merupakan perkembangan positif. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat dan setiap titik panas perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung atau ground check.
Untuk mendukung operasi penanganan karhutla, pemerintah menyiagakan 61 unit armada udara per 25 Oktober 2026. Armada tersebut terdiri atas 24 unit pesawat patroli/CASA dan pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta 37 helikopter untuk pemadaman melalui water bombing.
“Operasi darat dan pembasahan gambut terus dilakukan untuk mencegah api kembali menyala,”demikian keterangan Kemenhut.
Di sisi lain, BNPB melaporkan kebakaran hutan dan lahan terjadi di dua wilayah di Sulawesi, yakni Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai delapan hektare. [***/GRW]
