Jakarta, SatukanIndonesia.com – Penyebab bocornya rancangan Peraturan Presiden (RaPerpres) tentang rencana peremajaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tengah diusut oleh Kementerian Pertahanan.
Hal ini diungkapkan juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Dahnil mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusut penyebab dibalik bocornya RaPerpres ini.
Dalam dokumen Perpres Alpalhankam Kemhan dan TNI tahun 2020-2024 tersebut, Alpalhankam akan dibiayai melalui skema pendanaan utang luar negeri senilai Rp 1.769 triliun.
“Kemhan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politic think, dalam penyusunan RaPerpres,” ujar Dahnil usai rapat di DPR, Rabu (2/6/2021).
Padahal, aturan yang tercantum dalam dokumen tersebut hingga saat ini sifatnya masih sebatas draf dan belum dalam wujud aturan resmi. Apalagi bocornya dokumen ini turut dibarengi beberapa narasi politik yang terkesan menyudutkan posisi Prabowo selaku Pengguna Anggaran (PA).
Hal itu berkenaan dengan jumlah pinjaman fantastis yang diajukan Kemhan untuk membeli sejumlah alutsista. Sementara di satu sisi, saat ini utang negara terus bertambah di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 yang belum juga mereda.
“Saya katakan begini, ini, kan, proses pembahasan, ya. Ini draf kira-kira pembahasan di Kemhan segala macem. Nah, tiba-tiba muncul di publik kemudian ditambahi dengan narasi-narasi yang menurut kami penuh dengan politic think, bahkan ada political jealousy dari orang yang punya afirmasi politik tertentu. Itu yang kami sayangkan,” ucap Dahnil.
“Kemudian disebar-sebarkan padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali,” lanjut dia.
Sehingga ia menganggap tindakan oknum tersebut jelas tergolong sebagai upaya pembocoran rahasia milik negara, terutama di bidang pertahanan.
“Ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak, dan pembocoran rahasia negara,” tegas Dahnil.
Kemhan tengah menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumem Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).
Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044. (FA/SI).
