LONDON, SatukanIndonesia.com – Sebuah laporan Amnesty International memaparkan daftar panjang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel dalam dokumen tersebut, termasuk akses yang tidak adil ke tanah, perumahan dan kewarganegaraan.
Inggris menolak klaim Amnesty International bahwa Israel adalah negara apartheid tetapi memperingatkan bahwa mereka harus menegakkan hukum internasional dan hak asasi manusia Palestina.
“Kami tidak setuju dengan terminologi ini,” kata juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (FCDO) pada hari Jumat, (4/2/2022), ketika mengeluarkan tanggapan hangat terhadap laporan setebal 211 halaman oleh kelompok hak asasi manusia internasional yang berbasis di London yang menuduh Israel melakukan kejahatan apartheid, dilansir dari Jerusalem Post, Sabtu, (5/2/2022).
Baca Juga: Pesawat Tempur Turki Hantam Pejuang Kurdi di Irak, Suriah
Dokumen itu memaparkan daftar panjang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel dalam dokumen itu, termasuk akses yang tidak adil ke tanah, perumahan, dan kewarganegaraan.
“Setiap penilaian tentang apakah kejahatan serius di bawah hukum internasional telah terjadi adalah masalah keputusan pengadilan, bukan untuk pemerintah atau badan non-yudisial,” katanya.
“Sebagai teman Israel, kami melakukan dialog reguler tentang hak asasi manusia,” kata juru bicara FCDO.
Ini termasuk mendorong Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menegakkan nilai-nilai kesetaraan untuk semua.
Baca Juga: Arab Saudi Akan Ubah UU Bendera Nasional Hijau Bertuliskan Syahadat
“Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina adalah prioritas hak asasi manusia untuk FCDO,” tambah juru bicara itu.
Kedutaan Besar Prancis di Israel hanya mengatakan bahwa mereka akan mempelajari “posisi Prancis dalam konflik Israel-Palestina diketahui konsisten dan didirikan dalam hukum internasional,” katanya.
Negara-negara lain seperti Jerman, Republik Ceko, Austria dan Amerika Serikat bangkit untuk membela Israel karena mereka mengambil pengecualian atas laporan Amnesty yang tampaknya merusak identitas etnis-nasional negara Yahudi dengan menuduh bahwa Israel telah bersalah atas apartheid sejak berdirinya negara tersebut. berdiri pada tahun 1948.
Duta Besar Jerman untuk Israel Susanne Wasum-Rainer mengatakan, “Jerman menolak istilah-istilah seperti ‘apartheid’ dan fokus sepihak pada kritik terhadap Israel.
Baca Juga: Vatikan Tuduh Politisi Lebanon Ambil Untung Dari Penderitaan Negara
Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia perlu ditanggapi dengan serius, tetapi para pembela hak asasi manusia juga memiliki tanggung jawab untuk tidak untuk secara tidak sadar mendorong peningkatan mengkhawatirkan antisemitisme di Eropa.”
Kementerian Luar Negeri Austria mengatakan, “Kami tidak menganggap penggunaan istilah ‘apartheid’ dalam konteks konflik Timur Tengah.
Kejahatan serius apartheid mengacu pada konteks tertentu. Kami menolak penerapan istilah ini untuk negara Israel.”
Sementara kata kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, ” Kami menolak pandangan bahwa tindakan Israel merupakan apartheid.”
“Kami pikir penting sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh ditolak hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan kami harus memastikan tidak ada standar ganda yang diterapkan.” (nal/SI)
