BATAM, satukanindonesia.com – Polemik keabsahan dokumen pendidikan mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memantik perdebatan publik mengenai persyaratan pendidikan pejabat negara. Mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden di tengah tekanan politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya dinilai harus menjadi momentum untuk membenahi sistem administrasi pencalonan pejabat publik secara menyeluruh.
Sekretaris DPD Projo Kepulauan Riau, Dado Herdiansyah, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada satu nama atau dijadikan alat pertarungan politik terhadap individu tertentu. Jika persyaratan dokumen pendidikan Gibran dipersoalkan, maka pemeriksaan yang sama harus diberlakukan terhadap seluruh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kalau persoalan ijazah Gibran dipersoalkan sampai berujung pada pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden, saya ingin bertanya, apakah standar hukum dan pemeriksaan yang sama juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat negara di tingkat pusat? Jangan sampai hanya Gibran yang menjadi sasaran, sementara pejabat lainnya seolah-olah kebal dari pemeriksaan,” tegas Dado Herdiansyah.
Menurut Dado, pemerintah bersama lembaga berwenang perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen persyaratan pendidikan seluruh pejabat yang menduduki jabatan politik maupun jabatan struktural negara.
Pemeriksaan tersebut harus mencakup pejabat di lingkungan kementerian, anggota MPR RI, DPD RI, DPR RI, serta pejabat publik lainnya yang proses pengangkatannya mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu.
Ia menilai pemeriksaan harus diarahkan pada keabsahan dokumen, legalitas lembaga pendidikan, kesesuaian ijazah dengan persyaratan jabatan, serta proses administrasi yang digunakan ketika seseorang mendaftarkan diri dalam pencalonan.
“Jangan hanya memeriksa satu orang. Periksa semuanya secara transparan dan objektif. Mereka yang menggunakan ijazah pendidikan formal, lulusan Paket C, maupun lulusan luar negeri harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau memang ada persoalan administrasi atau dugaan ketidaksesuaian persyaratan, semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama,” ujarnya.
Dado juga menyoroti pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 21 Januari 2026. Saat itu, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa tidak sedikit anggota DPR RI yang merupakan lulusan Paket C atau pendidikan kesetaraan setingkat SMA.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa jalur pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diakui. Karena itu, menurut Dado, pemeriksaan tidak boleh didasarkan pada stigma terhadap jalur pendidikan tertentu, melainkan harus mengacu pada keabsahan dokumen dan pemenuhan persyaratan hukum.
“Kalau lulusan Paket C memang sah dan memenuhi ketentuan, tentu harus dihormati. Begitu juga lulusan luar negeri. Yang harus diperiksa adalah legalitas dan kesesuaian persyaratannya, bukan merendahkan latar belakang pendidikan seseorang,” katanya.
Lebih jauh, Dado menilai keputusan Gibran untuk melepaskan jabatan Wakil Presiden dapat menjadi pelajaran mengenai pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan jabatan.
Ia mengapresiasi sikap Gibran yang memilih mengambil keputusan besar di tengah situasi politik yang berkembang. Menurutnya, jiwa besar, kedewasaan, adab, dan sopan santun dalam kehidupan berbangsa harus menjadi teladan bagi seluruh pemimpin.
“Terlepas dari segala polemik dan perdebatan hukum yang berkembang, Gibran telah menunjukkan bahwa jabatan bukan segala-galanya. Ketika kepentingan yang lebih besar menyangkut keutuhan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, seorang pemimpin harus memiliki keberanian mengambil keputusan. Jiwa besar, adab, dan sopan santun seperti inilah yang seharusnya dicontoh oleh para pemimpin lainnya,” ungkap Dado.
Namun, ia mengingatkan agar pengunduran diri Gibran tidak dijadikan pembenaran untuk mengabaikan persoalan serupa apabila ditemukan pada pejabat lain.
“Pertanyaan saya sederhana, kalau standar pemeriksaan yang sama diberlakukan kepada seluruh pejabat pusat, apakah mereka juga siap mempertanggungjawabkan dokumen pendidikannya? Apakah mereka juga akan mengambil sikap yang sama jika ditemukan persoalan? Saya rasa belum tentu. Sebab, tidak semua orang memiliki kebesaran jiwa untuk mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan mempertahankan jabatan,” sindirnya.
Dado menegaskan, negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam persoalan persyaratan pejabat publik. Jangan sampai hukum terlihat tegas terhadap satu orang, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pejabat lainnya.
Menurutnya, polemik ini harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap sistem verifikasi administrasi pencalonan dan pengangkatan pejabat publik. KPU, kementerian terkait, serta lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan harus memastikan seluruh persyaratan calon pejabat diverifikasi secara cermat sejak awal.
“Negara harus hadir dengan keadilan, bukan keberpihakan. Jika memang ada aturan, terapkan kepada semua. Jangan hanya tajam kepada satu pihak, tetapi tumpul kepada pihak lainnya. Bangsa ini membutuhkan kepastian hukum, keadilan, dan keteladanan pemimpin, bukan sekadar pertarungan politik yang tidak berkesudahan,” tutup Dado Herdiansyah.
Bagi Dado, persoalan ini bukan semata-mata tentang ijazah Gibran, melainkan tentang keberanian negara menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, integritas pejabat publik tidak cukup diukur dari jabatan yang disandang, tetapi juga dari kejujuran administrasi dan kesediaan mempertanggungjawabkan seluruh persyaratan yang menjadi dasar seseorang memperoleh amanah rakyat.(HAG)
