Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Tidak menunggu waktu lama setibanya kembali di Indonesia usai melaksanakan lawatan ke luar negeri Amerika Serikat dan Korea Selatan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono langsung tancap gas mengumpulkan para pejabat utama dan staf lainnya melalui rapat evaluasi secara vicon dan offline bertempat di Wisma Elang Laut (WEL), Jakarta, Kamis (07/4) dengan tujuan untuk mengetahui kinerja seluruh satuan kerja pada triwulan pertama di tahun 2022, dan sebagai guidance penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan pimpinan TNI AL dan pencapaian target pembangunan pemerintah.
Pasca meninggalkan Indonesia sejak 26 Maret 2022 lalu, banyak penekanan yang disampaikan pejabat nomor satu di jajaran TNI AL ini seperti masalah pelanggaran hukum dan kedaulatan di daerah perbatasan, Laut Natuna dan daerah perbatasan lainnya yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan kedaulatan termasuk penyelundupan barang ilegal dan imigran ilegal baik yang keluar seperti PMI ilegal dan migran ilegal yang akan masuk ke Indonesia.
Terkait dengan kasus ini, Laksamana Yudo juga menegaskan berulang-ulang agar tidak ada anggota yang terlibat pada tindakan ilegal, komandan satuan harus bertanggung jawab melaksanakan pengecekan dan pengawasan secara ketat. “Tidak ada ampun terhadap personel yang terlibat kasus hukum ini”, ungkapnya.
Para Komandan KRI harus berani bertindak, melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum dan wilayah. “Tidak ada komandan kapal yang ragu untuk bertindak, periksa semua yang mencurigakan”, tegas Kasal. Tim intelijen juga harus meningkatkan pengawasan di daerah rawan dan strategis, tambahnya.
Baca Juga: Kasal Serah Terimakan Sejumlah Pejabat Penting TNI AL
Masalah anggaran juga mendapat perhatian khusus dari Kasal terutama dalam meningkatkan sistem pengawasan. “Tidak harus mengikuti jadwal, harus reaktif jika memang ada indikasi yang menyimpang segera laksanakan audit. Para PPK harus bertanggungjawab terhadap anggaran yang diterimakan. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan penggunaan anggaran”, tegasnya.
Dalam pemenuhan personel yang akan dididik di Satuan Pendidikan TNI AL 1, 2, dan 3, Kasal memerintahkan agar memaksimalkan pemenuhan kebutuhan personel yang akan di dinaskan di Posal-Posal, Lantamal dan Lanal dengan mengutamakan menjaring calon dari putra daerah. Lembaga-lembaga pendidikan juga dihimbau harus go public dengan melaksanakan study banding untuk mencari model yang bisa mendorong pembangunan sumber daya manusia dan kualitas organisasi.(*)
