DPR dan Pemerintah Sepakat Hapus 2 Isu Krusial Revisi KUHP, Pemidanaan Dokter dan Advokat

Jakarta, SatukanIndonesia.Com -DPR dan pemerintah sepakat menghapus dua isu krusial Revisi Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana. Dua pasal itu merupakan bagian dari 14 isu krusial terkait RUU KUHP.

“Satu adalah mengenai pemidanaan terhadap dokter dan dokter gigi. Karena menurut hemat kami itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kedua adalah pemidanaan terhadap advokat curang,” kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu(26/05).

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif. Jika hanya merujuk pada advokat, maka jerat terhadap aparat penegak hukum (APH) yang lain dipertanyakan.

“Kenapa hanya advokat yang berbuat curang saja yang kemudian dipidana? Dari hasil masukan itu kami take out dan itu nanti akan diatur dalam undang-undang advokat,” ucap Eddy.

Eddy mengatakan terdapat pasal-pasal dalam revisi KUHP lain yang juga direformulasi. Hal itu guna mencegah timbulnya multafsir.

“Seperti misalnya ya, pasar-pasal terhadap penodaan agama, lalu ada pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib dan lain sebagainya itu kita melakukan reformulasi supaya tidak menimbulkan perdebatan, tetapi tidak menghilangkan substansi,” jelas Eddy.

Adapun 14 isu krusial pemidanaan yang diakomodasi dalam Revisi KUHP yakni:

1. The living law atau hukum pidana adat yang diatur dalam Pasal 2.

2. Pidana mati yang diatur dalam Pasal 200.

3. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 218.