• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Sumut Jadi Provinsi Terbanyak Kedua Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu

Sumut Jadi Provinsi Terbanyak Kedua Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu

Maret 3, 2023
Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

November 18, 2026
Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

November 18, 2026
ADVERTISEMENT
Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

November 18, 2026
Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

November 18, 2026
Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

November 17, 2026
Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

November 18, 2026
MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

November 18, 2026
Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

November 17, 2026
Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

November 17, 2026
Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

November 17, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, November 18, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Sumut Jadi Provinsi Terbanyak Kedua Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu

[Nasional]

Maret 3, 2023
in Nasional, News
0
0
SHARES
75
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah terbanyak kedua untuk urusan pelanggaran etik penyelenggaran pemilu. Sumut hanya kalah dari Provinsi Papua.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mencatat ada 35 kasus pelanggaran etik penyelenggara pemilu di Sumut. Adapun yang diadukan berjumlah 73 orang.

“Sumatera Utara itu, menurut data resmi DKPP itu jumlah pelanggaran etik oleh penyelenggara Pemilu itu tertinggi kedua setelah Papua, saat ini perkara pelanggaran etik penyelenggara Pemilu yang diadukan di DKPP itu jumlah 35,” ujarnya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (2/3/2023).

Karena itu pula, Heddy merasa perlu datang ke Sumut bersama Komisi II DPR. “Soal kenapa saya DKPP hari ini ikut mendampingi pimpinan Komisi II karena DKPP sangat memberi perhatian serius terhadap Sumatera Utara,” katanya.

ADVERTISEMENT

Di mana dari 35 kasus tersebut, terdapat 73 orang penyelenggara yang diadukan. Meliputi anggota KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Sumut.

“Kemudian jumlah penyelenggara yang diadukan itu 73 (orang), 39 anggota KPU Bawaslu kabupaten/kota, sisanya anggota KPU kabupaten/kota,” ungkapnya.

Terbaru, DKPP memberhentikan Ketua KPU Tebing Tinggi dari jabatan ketua. Sebelumnya, kata Heddy, mereka juga memberhentikan dua komisioner Bawaslu Kabupaten Nias Selatan.

“Kemarin DKPP baru saja membuat keputusan memberhentikan Ketua KPU Tebing Tinggi, sebagai ketua ya, karena melanggar etik, sebelumnya tiga minggu yang lalu kita memberhentikan dua komisioner Bawaslu Nias Selatan,” bebernya.

Dengan tingginya angka tersebut, makanya mereka mendampingi Komisi II DPR RI, karena dapat mempengaruhi situasi Pemilu 2024 mendatang. Namun sayangnya kata dia, Gubsu dan Wagubsu tidak hadir dalam forum tersebut.

“Tapi rupanya forum ini tidak ditanggapi secara serius, terbukti Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tidak berkenan hadir di dalam forum ini, sementara dari pimpinan Komisi II hadir full tim,” tutupnya.(***)

 

Komentar Facebook

Tags: ketua dkppPelanggaran EtikSumut
ShareTweetSend

Related Posts

Perintah Presiden Prabowo, BNPB Kerahkan Tim dan Pesawat Khusus Tangani Bencana Banjir dan Longsor di Sumut

Perintah Presiden Prabowo, BNPB Kerahkan Tim dan Pesawat Khusus Tangani Bencana Banjir dan Longsor di Sumut

November 27, 2025
13 Petinju Papua Barat Siap Mendulang Medali di PON XXI Aceh-Sumut

13 Petinju Papua Barat Siap Mendulang Medali di PON XXI Aceh-Sumut

Juni 30, 2024
Wali Kota Pematang Siantar Hadiri HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumut

Wali Kota Pematang Siantar Hadiri HLM Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumut

Maret 8, 2024

MKMK Sebut Ada 18 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi, Paling Banyak Anwar Usman

Oktober 31, 2023

Pelaku Judi di Sumut Ngaku Setor Rp 25 Juta/Bulan ke Polres, Rp 5 Juta ke Polsek

Agustus 15, 2023
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?