SORONG, SatukanIndonesia.Com – Ketua Karateker DPD Komiten Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) provinsi Papua Barat Daya (PBD), Jois Kambu menegaskan, bahwa organisasi KNPI merupakan mitra langsung dengan Pemerintah.
Maka menurutnya, dalam tata pengelolaan pemerintahan terlebih khusus terkait rekrutmen pejabat eselon III atau IV dilingkungan Pemprov, KNPI tetap memberikan dukungan penuh apapun pola tes atau Assesment.
“Bagi kami KNPI, ini sebuah kebijakan yang sifatnya berkeadilan. Siapapun yang mau menduduki jabatan tersebut, harus diuji kualitas. Sehingga hasil Assesment ini yang akan menjadi rujukan dan penempatan pejabat berdasarkan kualitas dari ASN itu di organisasi perangkat Daerah (OPD) yang dilamar,”ujar Jois Kambu, Ketua Karakter DPD KNPI provinsi Papua Barat Daya kepada wartawan, Rabu (10/05/2023).
Untuk itu, lanjut dia, diharapkan kepada para ASN terutama orang asli Papua (OAP) agar tidak pesimis dengan kebijakan tersebut. Tetapi harus mampu menunjukan kualitas diri.
“Harus yakin dan percaya bahwa saya bisa dan saya mampu dan saya tunjukan kualitas saya melalui tes Assesment. Kita semua percaya bahwa kebijakan rekrutmen dengan pola Assesment tes ini adalah sebuah langkah yang adil, yang benar – benar bijak dan baik untuk kita semua,”ucap politisi muda Golkar Papua Barat Daya ini.
Dia menekankan lagi, para ASN harus percaya bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya, Pj Sekda, dan OPD teknis seperti BKD sudah melakukan kajian dengan matang dan cermat untuk mencari format atau metode dalam rekrutmen pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya.
Tak hanya itu, kata dia, menurut informasi yang KNPI terima bahwa formasi jabatan terbatas. Namun, jumlah ASN yang melamar membludak melebihi kuota yang ada. Sehingga solusi yang tepat adalah tes Assesment bagi calon pejabat yang bersangkutan.
“Kita semua yakin dan Percaya bahwa Pj Gubernur, Pj Sekda dan BKD pasti punya metode penilaian dan standar. Terutama kepada ASN OAP kita yang ada ikut tes Assesment ini,”tutur Kambu.
Dirinya yakin bahwa, Pj Gubernur memiliki niat yang tulus untuk berikan mandat atau kepercayaan kepada ASN OAP dengan catatan, harus cerdas, berkualitas, memiliki integritas, dan moralitas yang baik.
“Jadi saya berharap jangan ada yang membangun opini atau narasi yang seolah – olah bahwa ini kebijakan yang dilakukan untuk cekal atau batasi OAP,”aku Jois Kambu.
Diharapkan kepada semua ASN OAP agar mendukung, dan memberikan kepercayaan penuh kepada Pemprov menyelenggarakan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. [GRW/Redaksi]
