Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Wakil Presiden (Wapres) Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), menyebut Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri merupakan pemimpin Negara paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peresmian Pembukaan Habibie Democracy Forum di hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
JK, sapaan akrabnya, beralasan bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004.
“Ibu Mega sebenarnya di antara semuanya yang paling demokratis. Karena pada saat dia berkuasa, dia tak memakai kekuasaan untuk berkuasa tahun 2004,” kata JK dalam Forum tersebut, ebagaimana dilansir Kompas.com, Rabu (15/11/2023).
Seperti diketahui, pada 2004 lalu, Megawati yang berduet dengan Hasyim Muzadi kalah dalam pilpres dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
JK meyakini, hasil Pilpres 2004 dapat berbeda apabila Megawati menggunakan kekuasaannya untuk tidak bersikap demokratis.
“Sehingga saya dan Pak SBY bisa mengalahkan Bu Mega. Sekiranya memakai kekuasaan pasti kita kalah, tapi dia tidak,” ujar JK.
JK juga memuji sikap Megawati yang mengizinkan dirinya mengikuti kontestasi Pilpres 2004 meski ia berstatus sebagai anak buah Mega di Kabinet Gotong Royong.
“Saya menteri sebelumnya dan dia hargai saya untuk melawan dia karena dia memegang teguh prinsip-prinsip itu,” kata dia.
Dalam kesempatan ini, JK pun memberikan penilaian terhadap proses demokrasi di masing-masing pemerintahan presiden Republik Indonesia.
JK menyebutkan, Presiden Soekarno dan Soeharto sama-sama lengser karena mengalami krisis politik dan ekonomi secara bersamaan.
Presiden Habibie, kata JK, justru dijatuhkan karena mekanisme demokrasi itu sendiri lewat proses di parlemen, padahal Habibie adalah sosok yang membangun demokrasi pasca-Orde Baru.
“Habibie hanya 1,5 tahun karena demokrasi itu sendiri, karena kurang pemahaman, (parlemen) tidak menghargai prestasi. Gus Dur jatuh karena tak menghargai demokrasi, bikin dekrit membubarkan DPR dan Golkar, jatuh juga,” ujar dia.
JK menilai, Presiden SBY cukup baik dalam menjaga demokrasi tetapi ternoda oleh rumor-rumor kecurangan pada Pemilu 2009.
Sementara, JK menilai, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik pada pemerintahan periode pertama Jokowi pada 2014-2019 lalu.
Saat itu, JK menjabat sebagai wapres sehingga ia tahu betul tak ada masalah dalam demokrasi Indonesia.
Namun, belakangan ia menganggap ada masalah dalam demokrasi di Indonesia, sehingga sudah tepat agar masa jabatan presiden dibatasi maksimal 10 tahun.
“Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah). Karena itu benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih,” kata JK.(***)
