MEMBACA KEKUATAN POLITIK DIBALIK KANDIDAT PADA PILKADA 2020
Oleh:
Gurgur Manurung*
Jakarta, SatukanIndonesia.com – Dalam perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati, masyarakat umumnya fokus kepada Pasangan Calon (Paslon).
Padahal, selain kapabilitas, integritas, eletabilitas, akseptabilitas, rekam jejak (track record) Paslon, Partai Politik (Parpol) pendukung dan pendukung dana untuk biaya politik (cost) di balik Paslon tidak kalah penting dari Paslon itu sendiri.
Paslon yang memiliki integritas tinggi, kapabilitas yang tanpa jaringan politik yang kuat akan sulit untuk memajukan suatu daerah.
Pengalaman kita berdemokrasi selama ini, terkesan Paslon yang berkoalisi mayoritas disebut koalisi gemuk kalah dengan koalisi yang kecil atau pernah kalah dengan Paslon dari jalur Independen.
Mengapa Parpol yang koalisinya didukung mayoritas Parpol bisa kalah dengan Parpol tunggal atau dengan Parpol yang pendukungnya sedikit?.
Dalam konteks inilah dituntut seni memimpin dari Paslon yang didukung Parpol mayoritas. Jika seni memimpin Paslon yang didukung Parpol mayoritas baik, maka demokrasi yang memenangkan pemilih terbanyak secara otomatis akan menang secara mutlak.
Pertanyaannya adalah mengapa Paslon yang didukung koalisi gemuk acapkali kalah dengan Paslon yang didukung satu Partai atau sedikit Partai? Seni apa yang dipakai agar Koalisi mayoritas menang dan optimal kelak setelah terpilih secara mutlak?
Selama ini, Paslon yang didukung Parpol mayoritas terbangun opini di publik bahwa Paslon ini banyak uang. Opini awal inilah yang membuat banyak orang berharap banyak, boros bahkan foya-foya dalam masa kampanye.
Mengapa terbentuk opini bahwa Paslon yang didukung Parpol mayoritas banyak uang? Asumsi dimulai dari Paslon yang didukung Parpol mayoritas sudah “membeli” Parpol untuk mendapatkan rekomendasi. Padahal ini hanya sebatas asumsi.
Nalar sehat sejatinya adalah jika benar “membeli” Parpol, secara otomatis uang Paslon sudah habis, bukan? Kalau sudah habis, mengapa berasumsi masih banyak uang?
Benefit Paslon yang didukung Koalisi Mayoritas
Coba kita ikuti asumsi yang bias itu. Jika asumsi itu kita lanjutkan, maka demokrasi kita tidak pernah maju. Karena kita ingin maju secara bersama maka akan saya bahas, apa untungnya jika Paslon yang didukung Koalisi mayoritas.
Pertama, jika Gubernur/Walikota/Bupati terpilih didukung oleh Parpol mayoritas maka dengan mudah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD di Provinsi, Kotamadya, Kabupaten) untuk mendapat persetujuan anggaran.
Komunikasi batin yang kuat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat kinerja eksekutif. Sebaliknya, jika eksekutif tidak mendapat dukungan dari legislatif maka kondisi akan stganan.
Kedua, jika Paslon membangun membangun komunikasi yang baik dengan semua Parpol pendukung maka kerjanya mendapat dukungan politik di provinsi maupun tingkat pusat.
Pilkada Kabupaten Samosir
Sebagai contoh saya ambil Pilkada Kabupaten Samosir. Paslon Vandico Timotius Gultom dengan Martua Sitanggang didukung oleh Partai Nasdem (5 kursi), PKB (4 kursi), Golkar (3 kursi), Demokrat (2 kursi), Gerindra (2 kursi), Hanura (1 kursi).
Paslon Vandico dan Martua Sitanggang didukung 17 kursi dari 25 kursi di DPRD Kabupaten Samosir. Ada juga Parpol pendukung yang tidak memiliki kursi di DPRD yaitu Perindo dan PAN.
Jejaring politik koalisi Vandico Gultom dengan Martua Sitanggang di DPRD Provinsi adalah Partai Nasdem (2 kursi), Partai Golkar (1 kursi), Perindo (1 kursi) dan semua Parpol pendukung masing-masing 1 kursi.
Di DPR RI Partai Nasdem (2 kursi), Golkar (1 kursi), Demokrat (1 kursi), Gerindra (1 kursi), PKB (1 kursi) dan PAN (1 kursi). Jumlah Parpol pendukung memiliki 7 kursi.
Jika Vandico-Martua Sitanggang cerdas memanfaatkan ini maka secara cepat dapat dioptimalkan untuk kerja-kerja politiknya untuk masyarakat Samosir.
Ketiga, jejaring politik yang sangat luas. Sebagai contoh. Partai Nasdem memiliki 2 kursi di DPR yang dari Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya adalah Kabupaten Samosir. Salah satunya adalah Martin Manurung, S.E, M.A, yang menjadi salah satu pimpinan Komisi VI yang membidangi BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standarisasi Nasional (BSN), KPPU, Otorita Batam, Otoritas Sabang, Dewan Koperasi Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di Komisi VI juga ada politisi Golkar dari Dapil yang sama yaitu Lamhot Sinaga.
Jika Vandico-Martua Sitanggang membangun komunikasi politik dengan baik maka pembangunan di Samosir yang terkait dengan Komisi VI di DPR RI akan sangat mudah. Demikian juga kepentingan Kabupaten Samosir dengan mudah berkomunikasi dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Keempat, kue pembangunan mengalir dengan mudah. Jejaring politik dan dukungan politik yang kuat secara otomatis membawa kue pembangunan yang mengalir dengan kuat.
Dukungan DPRD Provinsi dan 7 kursi di DPR RI yang berada di berbagai Komisi akan mempermudah Vandico-Martua kinerja politiknya. Hanya, semua yang saya tulis ini hanyalah asumsi jika Vandico-Martua tidak cerdas mengelola seni politik.
Optimalisasi Jejaring Parpol Pendukung
Sikap mau belajar, menghindari rasa suka atau tidak suka (like or dislike) menjadi jawaban agar bisa mengoptimalkan jejaring Parpol pendukung. Selain jejaring di DPR, dampak lain adalah jejaring dengan Kementerian terkait pembangunan. Komunikasi politik yang baik dengan Parpol secara otomatis mempercepat komunikasi dengan Menteri. Hal ini fakta politik yang tidak terbantahkan.
Komunikasi politik itu bisa lancar dengan syarat proposal dari Gubernur/Walikota/Bupati disusun secara profesional. Karena itu pimpinan daerah harus memiliki birokrat dan tenaga ahli yang handal agar jejaring politik dapat meyakinkan bahwa program kerja yang diusulkan adalah sangat mendesak.
Vandico-Martua harus mampu meyakinkan Komisi VI dengan data dan fakta bahwa di Samosir masih ada rakyat yang tidak menikmati listrik. Jika proposal itu meyakinkan maka Komisi VI yang didalamnya Martin Manurung dan Lamhot Sinaga akan membahasnya dengan Dirut PLN. Demikian juga jejaring dengan Kesehatan, Pertanian, Infrastruktur dan lain sebagainya.
Jadi, sehebat apapun kapabilitas tanpa jejaring politik yang kuat dan tanpa dukungan politik yang kuat maka kinerja Kepala Daerah tidak akan optimal. Sebaliknya, kapasitas biasa atau pemula pun jika pandai menjaga seni politik dan mengoptimalkan jejaring Parpol pendukung maka pembangunan akan berjalan lancar.
Seni menjaga keseimbangan politik inilah yang dilakukan Presiden Jokowi sehingga semua sehingga stabilitas politik nasional berjalan dengan baik.
Pada akhirnya, asumsi bahwa koalisi yang banyak yang diplesetkan menjadi koalisi obesitas sudah tidak ada zamannya lagi. Tetapi, politik modern-lah yang menuntut kita untuk mengoptimalkan Parpol dengan jejaringnya untuk keadilan bagi bangsa untuk kesejahteraan bersama.(GM/Aj)
