Jakarta, SatukanIndonesia.Com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Senin (6/1). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bertindak apabila ditemukan oknum yang melakukan penyimpangan terhadap program makan bergizi gratis.
ADVERTISEMENT
“KPK memastikan setiap orang yang masuk dalam kategori subjek hukum yang dapat ditangani oleh KPK dan didapat alat bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata juru bicara (jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (6/1).
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu menelan anggaran hingga Rp 71 triliun. Program MBG bertujuan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang di Indonesia.
essa menegaskan, demi mewujudkan tujuan tersebut, KPK berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Termasuk tidak ada penyimpangan dalam prosesnya.
“Sehingga tidak terjadi penyimpangan, terlebih tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” tegas Tessa.
Adapun, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia mulai beroperasi menyediakan makanan untuk ibu hamil dan menyusui, serta murid PAUD hingga SMA pada Senin (6/1). Dalam tiga bulan ke depan, ditargetkan ada 937 dapur MBG di seluruh Indonesia.
Juru Bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Dedek Prayudi alias Uki pun memantau langsung pembuatan menu makan bergizi gratis di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1). Uki menjelaskan, untuk tahap pertama, sebanyak 190 SPPG telah beroperasi dengan sekitar 570 ribu penerima manfaat.
Jumlah dapur MBG maupun penerima manfaat akan terus bertambah hingga 937 dapur MBG nantinya.
“Dan ini kami rencanakan pada awal Maret nanti sudah beroperasi sekitar 937 SPPG (dapur MBG). Yang dimana itu artinya sudah akan ada Penerima manfaat sebesar kurang lebih 3 juta orang,” ujarnya di lokasi.
Uki mengatakan, selain menyasar pelajar sekolah, MBG juga akan menyasar ibu hamil dan menyusui maupun balita. Untuk itu, akan dilakukan aktivasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara besar-besaran.
“Kemarin juga saya sudah melakukan rapat ya dengan kawan-kawan BGN. Dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa Posyandu juga sedang dilakukan aktivasi besar-besaran,” pungkasnya.(***)
