ADVERTISEMENT
JAKARTA, SatukanIndonesia.com-“Proses pembongkaran ini dengan cara mengikat pangkal dengan berbagai rangkaian dan ditarik bersama-sama, harapannya kalau bisa lebih cepat, ayo kita bersama-sama mengerjakan ini, lebih cepat kita selesaikan ini, lebih cepat nelayan bisa melaut,”.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI I. M. Wira Hady Arsanta saat memberi keterangan pers di hadapan awak media bertempat di Perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang Kamis (23/1).
Hingga hari ini, total pagar laut ilegal yang berhasil dibongkar oleh TNI AL dan masyarakat yaitu sepanjang 9 KM yang terbagi menjadi 3 titik di lokasi. TNI AL akan terus memaksimalkan dan mempercepat pembongkaran pagar laut ilegal ini untuk membuka akses nelayan yang ingin melaut.
Untuk kekuatan yang dikerahkan hari ini, TNI AL menggandeng PSDKP, Bakamla hingga 30 kapal nelayan yang terbagi menjadi tiga titik diantaranya Perairan Tanjung Pasir, Kronjo dan Mauk. Khusus untuk Perairan Tanjung Pasir, TNI AL telah berhasil mencabut seluruh pagar laut ilegal tersebut dan untuk besok direncanakan akan dilaksanakan pencabutan pagar dari Tanjung Kait, Tangerang.
Sejak 18 Januari 2025 lalu, TNI AL telah menginisiasi pembongkaran pagar laut ilegal yang menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan di laut dan pada puncaknya, kemarin 22 Januari 2025 para pejabat negara meliputi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Ketua Komisi IV DPR RI, Kepala Bakamla, serta para pejabat TNI – Polri turut menyaksikan pembongkaran ini. TNI AL akan terus melanjutkan pembongkaran pagar laut ilegal ini hingga tuntas
Perlu diketahui bahwa pembongkaran pagar laut ilegal ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dimana TNI AL akan vertikal tegak lurus untuk menuntaskan pembongkaran ini dengan mengimplementasikan perintah Presiden RI dalam membantu para nelayan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan bahwa setiap Prajurit TNI AL harus berupaya untuk manunggal dengan masyarakat, karena TNI terlahir dari rahim rakyat.
