
Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali terpilih menjadi calon presiden (capres) yang paling diharapkan masyarakat dalam Musyawarah Rakyat (MUSRA) XIX yang digelar di Sulawesi Tenggara. Ketua panitia MUSRA, Panel Barus mengatakan, sama halnya seperti MUSRA di provinsi Banten, Airlangga menempati posisi pertama sebagai capres yang banyak dipilih.
Nama Airlangga mengalahkan nama tokoh yang langganan muncul sebagai capres teratas di sejumlah survei. Di urutan kedua, muncul nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan 18,93 persen (298 orang), dan Ganjar Pranowo dengan 17,98 persen (283 orang).
Di bawah ketiga nama tersebut, muncul nama Moeldoko dengan 13,67 persen (215 responden) dan Erick Thohir 8,07 persen (127 responden). Jumlah responden yang diminta pendapat di Musra Sultra sebanyak 1.574 orang.
Masih dari Musra Sultra yang digelar pada Ahad (19/2/2023), kriteria dan karakter calon pemimpin bangsa yang paling banyak diinginkan publik adalah sosok yang jujur dan bersih. Kriteria ini mengalahkan kriteria sosok yang merakyat di urutan kedua. Kriteria jujur dan bersih dipilih sebanyak 913 responden, sementara sosok merakyat hanya dipilih 432 responden.
“Keberanian, ketegasan, serta akhlak tidak merupakan karakter yang diperhitungkan, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang mendambakan pemimpin yang demikian,” tutur Penanggungjawab Musra Budi Arie Setiadi dalam keterangan, Rabu (22/2/2023).
Selain kriteria dan karakter calon pemimpin bangsa, Musra Sultra juga menyoroti sejumlah program prioritas harapan rakyat. Di urutan teratas, responden menilai program prioritas harapan rakyat adalah pendidikan gratis dan berkualitas, yakni dipilih sebanyak 24,20 persen. Di urutan kedua, program prioritas harapan rakyat yakni kenaikan upah dan daya beli yang dipilih sebanyak 20,84 persen.
Program pelayanan kesehatan gratis dan layak berada di urutan ketiga dalam program prioritas harapan rakyat dengan 18,74 persen. Disusul pemenuhan listrik dan BBM murah dengan 17,73 persen.
“Keempat isu tersebut diikuti dengan tuntutan infrastruktur transportasi dan lapangan pekerjaan,” ujar Budi Arie Setiadi.(***)













