Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku pernah diminta menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mahfud saat itu menolak tawaran itu, karena Anies sudah diusung oleh tiga partai politik, yakni Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.
“Tapi waktu itu saya tidak mau. Karena waktu itu Anies didukung oleh NasDem, Demokrat, dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam, kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi,” kata Mahfud di acara ‘Tabrak Prof’ di Aceh, sebagaimana dilansir VIVA, Rabu, 31 Januari 2024.
Menurut Mahfud, jika Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan, maka tiket Anies untuk maju sebagai capres bakal tertutup, karena tidak memenuhi syarat ambang batas 20 persen.
“Oleh sebab itu saya ndak mau mengganggu, kalau saya bersedia jadi cawapresnya Anies Baswedan itu nanti Anies ndak bisa jadi calon karena Demokrat keluar. Jadi saya mengamankan agar Anies tetap jadi calon,” ujarnya
Sementara Mahfud bersedia menjadi cawapres Ganjar Pranowo karena tiket partai pengusung utama Ganjar, yakni PDIP sudah cukup, sehingga ketika ada partai pengusung lainnya keluar tidak mempengaruhi pencalonan.
“Dan itu benar kan, ketika saya tidak mau, kemudian pak Anies Baswedan membawa pak Muhaimin Demokrat bener keluar. Untungnya pak Muhaimin punya kursi sendiri sehingga PKB gabung disitu tiketnya terpenuhi,” terang Mahfud
“Kalau saya masuk tiketnya enggak terpenuhi. Karena saya ini profesional. Bukan dari partai. Nggak bawa partai. Paham ya,” imbuhnya
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku pernah menolak tawaran PKS untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Mahfud menyebut pinangan itu dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat berkunjung ke kediamannya pada April lalu.
“Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau nanti koalisinya enggak setuju malah Anies-nya nantinya enggak dapat tiket (baca: tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan), kalau partainya satu keluar [dari koalisi),” kata Mahfud kepada awak media di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. (***)
