MANOKWARI, SatukanIndonesia.com -Belum reda dari perbincangan publik mengenai sesat paham Presiden Prabowo Subianto tentang deforestasi, kini pemerintah menyampaikan wacana yang tidak kalah ambisius dari hilirisasi nikel, yaitu alih fungsi hutan seluas 20 juta hektare (ha) atau hampir dua kali luas Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan.
Aliansi masyarakat sipil yang menolak rencana pembukaan 20 juta hektar untuk pangan dan energi menilai bahwa rencana ambisius ini tidak logis, baik dari segi hitungan ekonomi maupun ekologis.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tertanggal 5 Desember 2024, peruntukan 20 juta hektar akan digunakan untuk mencapai swasembada energi.
Pemerintah berusaha memangkas ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pengembangan bioenergi. Terkait bioenergi, kebijakan biodiesel sedang didorong untuk pengembangan B40.
Pengembangan biodiesel itu sendiri sudah menciptakan dinamika, ketika minyak sawit harus berbagi peran antara pemenuhan kebutuhan pangan dan energi (food vs fuel).
Menurut Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien, produksi bahan bakar nabati, seperti sawit, jelas perlu memperhatikan daya dukung lingkungan.
Riset Satya Bumi dengan lembaga lainnya (2024) menunjukkan bahwa nilai batas atas ‘cap’ sawit Indonesia berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) hanya mencapai angka 18,15 juta ha.
Sementara itu, berdasarkan data MapBiomas 2022, luas perkebunan sawit yang sudah ada mencapai 17,77 juta ha (MapBiomas 2022).
“Rencana perluasan 20 juta hektare lahan ini berpotensi menambah luas perkebunan sawit yang ada hingga lebih dari dua kali lipat dari kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Beban lingkungan ini tentunya akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga mengancam keberlangsungan hidup manusia dan biodiversitas,” ujar Andi.
Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, juga menyebutkan, pembukaan 20 juta hektar menciptakan peluang yang sangat besar untuk terjadinya penambahan luasan sawit. Tren alih fungsi lahan pangan semakin mengkhawatirkan, terutama dalam konteks perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi perkebunan sawit.
“Kami menemukan fakta bahwa pencetakan sawah baru berakhir menjadi perkebunan sawit. Berdasarkan hitungan kami, alih fungsi lahan pangan menjadi perkebunan sawit pada era pemerintahan Jokowi (2015-2024) seluas 698.566 hektar atau 69.856,6 hektar per tahun. Sumber-sumber lahan pangan yang tersedia saat ini jelas-jelas terancam eksistensinya, dan jika terus terjadi, akan mengganggu sistem pangan Indonesia,” kata
Surambo. Ia menjelaskan, kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dari konversi.
Namun, efektivitas dan implementasi kebijakan ini masih perlu dipertanyakan mengingat masih ditemukannya alih fungsi lahan pangan yang terjadi.
Selain biodiesel, biomassa juga menjadi sumber energi yang paling didorong dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional terbaru, terutama biomassa kayu.
Tetapi, dorongan terbesar dalam produksi biomassa kayu adalah untuk pasar ekspor. Padahal, perluasan izin Hutan Tanaman Energi (HTE) untuk ekspor biomassa dalam bentuk pelet kayu telah mengakibatkan deforestasi hutan alam dan penyingkiran masyarakat adat.
Amalya Reza Oktaviani, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, menjelaskan bahwa saat ini beberapa izin, seperti Malinau Hijau Lestari di Kaltara dan Biomassa Jaya Abadi di Gorontalo, terbukti melakukan deforestasi untuk memproduksi pelet kayu dengan menyasar pasar Korea Selatan dan Jepang.
“Jadi, jika rezim ini mau mengalokasikan hutan seluas 20 juta ha untuk kebutuhan pangan dan energi serta mengklaim bahwa hal itu tidak akan mengakibatkan deforestasi, maka itu adalah klaim yang keliru,”
“Riset kami menunjukkan bahwa kebutuhan HTE untuk memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 10 juta ton pelet kayu akan mendorong deforestasi hingga 1 juta ha. Ditambah dengan permintaan pasar ekspor, maka potensi deforestasi akan jauh lebih besar,”terang Amalya.
Riset Trend Asia menunjukkan bahwa Indonesia mendorong program biomassa dengan mencampurnya di PLTU melalui cara co-firing dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di tiap provinsi. Dari program co-firing saja, Indonesia membutuhkan HTE seluas 2,3 juta hektar.
Data Kementerian Kehutanan tertanggal 5 Desember 2024 menjelaskan dari mana 20 juta hektar tersebut akan didapatkan.
Sebanyak 15,53 juta hektar berasal dari lahan yang belum berizin, ditambah 5,07 juta hektar yang sudah berizin. Di dalam yang sudah berizin termasuk perhutanan sosial sekitar 1,9 juta hektar.
Sementara yang belum berizin dengan total 15,53 juta hektar, rincian tersebut adalah 2,29 juta hektar hutan lindung dan 13,24 juta hektar hutan produksi.
“Apabila Raja Juli mengalokasikan 15,53 juta hektare kawasan hutan yang belum berizin sebagai cadangan untuk pangan dan energi, ini sama dengan rencana untuk mengeluarkan izin-izin baru. Sebelum mencadangkan program-program sebagai kamuflase untuk izin baru, seharusnya Kementerian Kehutanan berbenah, terutama terkait tata batas,”tegas Amalya.
Iola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, menilai alokasi 20 juta hektare lahan untuk sawit berpotensi memicu bencana ekologis. Dari 3,3 juta hektare lahan yang direncanakan diputihkan, 407.267 hektar masuk dalam Kesatuan Hidrologis Gambut, dengan 84 persen-nya berada di fungsi lindung (Pantau Gambut, 2023).
“Monokultur sawit menyebabkan deforestasi, kerusakan hidrologis, pelepasan emisi besar, banjir, dan kekeringan,”ujar Abas.
Rencananya, pemerintah akan terus mengembangkan Food Estate. Proyek Food Estate yang mengusung konsep monokultur untuk penyediaan pangan telah menunjukkan kegagalan sejak era Soeharto melalui Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar pada 1997, dan berlanjut hingga era Jokowi sejak 2020.
Bahkan, ditemukan keberadaan sawit di kawasan lokasi Food Estate Kalimantan Tengah, yang pada 2023 mencatat kebakaran seluas 91.352 hektare.
Eksploitasi lahan seperti ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara dampak ekologis dan kesejahteraan masyarakat diabaikan. Perlu diingat kembali, kerugian ekonomi akibat pembukaan hutan jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang ingin diraih.
Sebagai contoh, kerugian ekonomi dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, berdasarkan catatan pemerintah, mencapai Rp 220 triliun, dan sekitar 500.000 orang mengalami gangguan kesehatan. Belum lagi kerugian dari keanekaragaman hayati.
Problem tersebut tidak terlepas dari tata kelola industri sawit yang masih diselimuti oleh praktik koruptif.
Misalnya, penetapan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung terhadap pejabat Eselon I dan II Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup atas dugaan penyelewengan penarikan denda administratif dari perusahaan yang menanam di kawasan hutan tanpa izin pelepasan hutan.
Fakta ini membuktikan, keinginan Presiden untuk menambah kebun sawit berisiko besar.
“Masifnya ekspansi sawit ditambah buruknya tata kelola berdampak pada konflik agraria yang juga diikuti dengan pendekatan keamanan, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang berjuang mempertahankan lingkungan ataupun hak atas tanahnya harus dikriminalisasi dan bahkan kehilangan nyawa. Seperti yang dialami oleh Almarhum Gijik, masyarakat adat Dayak di Seruyan, Kalimantan Tengah, yang meninggal usai tertembak peluru tajam polisi,”kata Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional. [rls/GRW]