Menurut dia, instruksi Presiden tersebut harus menjadi momentum untuk membongkar secara menyeluruh jaringan pertambangan ilegal, termasuk pihak-pihak yang selama ini diduga menjadi pelindung atau beking aktivitas tambang ilegal.
“Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tambang-tambang timah ilegal. Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,” kata Abdullah kepada wartawan, Jakarta, dilansir dari sinpo, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Terkait hal itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak boleh ragu dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu,” katanya.
Abdullah juga meminta agar penertiban tidak hanya menyasar tambang timah ilegal, tetapi seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.
“Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang ilegal lainnya juga harus dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada kawasan pertambangan yang dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Abdullah menyatakan aparat penegak hukum harus berani menindak siapa pun yang terbukti menjadi beking tambang ilegal, termasuk apabila melibatkan oknum aparat.
“Kalau memang terbukti ada oknum polisi atau TNI yang menjadi beking, ya harus ditindak. Tidak boleh ada institusi yang kebal hukum. Justru kalau ada oknum aparat yang terlibat, penindakannya harus lebih tegas karena mereka seharusnya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum,” katanya.
Bagi Abdullah, praktik pertambangan ilegal selama ini tidak hanya menyebabkan potensi kerugian negara akibat hilangnya penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
Karena itu, Abdullah meminta TNI dan Polri memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.
“Juga mendorong aparat mengusut aliran dana serta jaringan yang berada di belakang aktivitas tambang ilegal,” tegasnya.(***)
