Jakarta, SatukanIndonesia.com -Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menekankan agar efisiensi anggaran jangan sampai mempengaruhi kualitas penegakan hukum dan pelayanan publik.

Ia berharap seluruh mitra Komisi III DPR tetap tetap mengoptimalkan aspek penegakan hukum dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kami mendorong yang paling terpenting penegakan hukum, pelayanan hukum serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” kata Bimantoro, dilansir dari Sinpo.id Kamis 13 Februari 2025.

Ia juga mengingatkan agar mitra kerja Komisi III dapat mengoptimalkan program-program prioritas agar dapat efektif dan tetap sasaran.

“Yang paling terpenting yaitu meningkatkan kepercayaan publik terhadap seluruh mitra-mitra kerja Komisi III,” tuturnya.

Sementara itu, imbas efisiensi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya dilakukan di kantor KPK atau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

KPK juga membatasi kegiatan seremonial, melakukan efisiensi dalam pengadaan souvenir, perangkat sosialisasi, ATK dan sejenisnya, serta melakukan efisiensi dalam penggunaan jasa konsultan/ahli.

Kemudian PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pun melakukan hal yang sama. Penghematan dilakukan dalam perjalanan dinas dengan mengurangi frekuensi penugasan.

Selain itu dilakukan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana gedung PPATK untuk kegiatan seremonial dan rapat. Penghematan juga dilakukan pada ATK dan pemeliharaan peralatan dan mesin. (***)