
JAKARTA, satukanindonesia.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, kedatangan dirinya ke DPR adalah untuk berkonsultasi perihal rencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
Hal ini disampaikannya usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
“Saya berniat bertemu dengan koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan UU Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002,”kata Sjafrie.
Dijelaskannya, UU ini sudah 24 tahun belum ada perubahan, sehingga ada beberapa hal yang belum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satunya yakni berkaitan dengan strategi pertahanan.
“Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik, dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,”ujarnya.
Nantinya, kata dia, Pemerintah dan DPR akan membuat satu kelompok kerja untuk membahas hal ini.
“Di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi UU Pertahanan ini,”ungkap Sjafrie.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyambut baik ide merevisi UU tersebut, agar Indonesia lebih sigap dalam menghadapi ancaman pertahanan negara.
“Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa ke depan. Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif,”tegas Utut.
Bahkan, ia mengaku, belakangan ini, politikus PDIP ini mendapat beragam pertanyaan dari berbagai kedutaan asing perihal pertahanan negara.
“Saya sendiri akhir-akhir ini, Pak Menhan, banyak teman-teman dari kedutaan asing menanyakan. Jadi kita sampaikan, kita lebih untuk menjaga diri. Ini yang nanti kita lihat bagaimana konsep perbaikannya. Jadi ini diskusi awal, Pak Menhan tentu akan menurunkan tim ahlinya, lalu di Komisi I juga akan menurunkan tim,”pungkasnya. [***/GRW]













