MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Penjabat (Pj) Gubernur provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Papua Barat Tahun Anggaran(TA) 2025 mengalami pengurangan Rp200,32 miliar dari total pagu sebanyak Rp3,57 triliun.
Hal itu sesuai kebijakan efisiensi anggaran yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Kebijakan efisiensi anggaran berlaku secara nasional, dan mutlak diterapkan termasuk pemerintah daerah,”kata Ali Baham di Manokwari, Minggu (16/02/2025).
Menurut Ali, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menyosialisasikan kebijakan dimaksud secara komprehensif kepada masyarakat terutama kontraktor asli Papua.
Hal tersebut bertujuan agar penerapan kebijakan efisiensi anggaran tidak menimbulkan reaksi negatif yang dapat memengaruhi stabilitas penyelenggaraan roda pemerintahan.
“Kita punya tanggung jawab menjelaskan dengan baik soal efisiensi anggaran, supaya semua berjalan aman,”ujar Ali.
Ia mengemukakan, strategi yang diterapkan dalam penghematan anggaran antara lain, membatasi belanja kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar.
Kemudian, melakukan pengurangan terhadap belanja perjalanan dinas, belanja honorarium, serta belanja yang bersifat pendukung, dan tidak memiliki capaian secara terukur.
“Penggunaan anggaran difokuskan pada alokasi belanja dengan target peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan publik,”katanya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Agus Nurodi menjelaskan, penerapan efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) memengaruhi postur APBD 2025.
Komponen TKD yang mengalami efisiensi meliputi, dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) spesifik grant bidang pekerjaan umum, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang konektivitas irigasi dan pangan.
“Ditambah lagi dengan dana desa insentif, dana otonomi khusus (otsus) 1 persen, dan dana otsus 1,25 persen,”ujar Agus.
Dia menyebut optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. [GRW]
