MANOKWARI, satukanindonesia.com – Pemerintah Indonesia menyatakan, Australia dan Papua Nugini (PNG) menghormati kedaulatan dan kemerdekaannya, menyusul penandatanganan perjanjian pertahanan antara kedua negara tersebut.
Perjanjian yang ditandatangani di Canberra pada Senin (13/10/2025) itu menimbulkan, pertanyaan mengenai peran Australia jika ketegangan antara Indonesia dan kelompok bersenjata Papua Barat meningkat.
Demikian dikutip dari laman RNZ Pasifik, Selasa (14/10/2025), yang melansir pemberitaan ABC News.
Vahd Nabyl, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, pihaknya memberikan perhatian serius terhadap penguatan kerja sama pertahanan kedua negara tetangga itu.
“Indonesia menghormati hak setiap negara untuk memperkuat sistem pertahanannya. Kami percaya kerja sama semacam ini akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menghindari eskalasi persaingan geopolitik,”ujar Nabyl kepada ABC.
Perjanjian Pukpuk, yang digambarkan sebagai aliansi baru pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun, mengikat kedua negara untuk menghadapi ‘bahaya bersama’ sesuai proses konstitusional masing-masing.
Namun, kesepakatan itu memunculkan kekhawatiran di Jakarta mengingat konflik berkepanjangan di Papua Barat.
Pulau New Guinea, hutan tropis terbesar ketiga di dunia, kaya sumber daya alam. Di wilayah ini terdapat tambang Freeport di Bumi Amungsa dan Ok Tedi Mining dekat perbatasan Pegunungan Bintang.
Dalam beberapa tahun terakhir, pertempuran antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata Papua meningkat, dengan wilayah perbatasan Indonesia–PNG kerap menjadi titik sensitif.
Ribuan warga Papua Barat yang mengungsi mencari perlindungan di wilayah PNG, sementara Indonesia memperketat pengawasan perbatasan dan mengerahkan pasukan tambahan.
Nabyl menegaskan, Indonesia menjaga kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang kuat dengan PNG untuk menjamin keamanan di perbatasan.
“Pemerintah Indonesia berharap Australia dan PNG tetap menegakkan kedaulatan dan integritas wilayah kami. PNG secara konsisten telah menegaskan sikap hormatnya terhadap kedaulatan Indonesia,”katanya.
Pakar militer dari lembaga pemikir Verve Research, Dr. Natalie Sambhi menilai, baik Indonesia maupun PNG kemungkinan akan berupaya meminimalkan ketegangan akibat pergerakan pejuang Papua Barat di perbatasan.
“Kecuali jika terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang memicu sentimen anti-Indonesia di wilayah perbatasan, status quo kemungkinan tetap bertahan,”ujarnya.
Dr. Sambhi menambahkan, meskipun perjanjian pertahanan baru itu mewajibkan kedua negara menghadapi ancaman bersama, ruang interpretasi masih terbuka.
“Skenario masa depan bisa saja muncul di mana Australia dipaksa berpihak pada PNG. Namun, keputusan seperti itu harus mempertimbangkan sejarah panjang hubungan pertahanan dengan Indonesia serta risiko diplomatik jangka panjang,”katanya.
Ia menilai, kehadiran pasukan Australia yang lebih dekat ke wilayah Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan militer yang masih menyimpan trauma geopolitik pasca kemerdekaan Timor Leste.
Sementara Perdana Menteri PNG James Marape menegaskan, perjanjian Pukpuk tidak mewajibkan Australia membantu negaranya jika terjadi konflik di perbatasan Indonesia.
“Kami memiliki dialog yang sehat dengan Indonesia, dan saya 100 persen yakin Indonesia tidak akan tersinggung dengan perjanjian ini. Mereka memahami kebutuhan kami,”kata Marape.
Ia juga mengakui, pemerintahnya tidak membahas isi perjanjian Pukpuk dengan Indonesia sebelum penandatanganan dilakukan.
Dicecar apakah Indonesia akan menjalin perjanjian pertahanan serupa dengan Australia atau Negara besar lain seperti Tiongkok, Nabyl menegaskan, Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Prinsip ini berarti kami menghindari bentuk aliansi militer atau pertahanan dengan negara mana pun,”ujarnya.
Dr. Sambhi menjelaskan, meskipun hubungan Indonesia–Tiongkok tampak erat dalam bidang ekonomi dan infrastruktur, kerja sama militer Indonesia masih didominasi oleh ‘mitra tradisional’ seperti Amerika Serikat dan Australia melalui latihan bersama.
“Presiden Prabowo juga aktif memperluas jejaring pertahanan dengan Inggris, Rusia, Prancis, India, Kanada, dan negara-negara Teluk,”ujarnya.
Pada akhirnya, Nabyl menekankan, setiap negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan regional.
“Kami yakin PNG dan Australia memahami tanggung jawab ini. Indonesia akan terus berdialog dengan kedua negara mengenai isu-isu pertahanan yang berdampak pada kawasan,”katanya.
Dr. Sambhi menambahkan, perjanjian Australia–PNG juga dapat menguntungkan Indonesia dengan memperkuat kapasitas PNG menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. [**/GRW]
