Jakarta – Kota Depok menjadi kota yang mendapat skor toleransi paling rendah dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 versi Setara Institute. Setara Institute membeberkan alasannya.
Kota Depok menduduki peringkat ke-94 atau paling bawah dalam laporan IKT 2021 itu. Sedangkan di atas Depok, ada Banda Aceh, yang menduduki peringkat ke-93.
Setara menjelaskan temuan mereka mengenai Depok dan Banda Aceh. Menurut Setara Institute, kedua kota itu masih terjebak dalam siklus intoleransi atas hubungan mayoritas-minoritas.
“Kedua kota ini berdasarkan temuan Setara Institute sampai 2021 masih terjebak dalam siklus intoleransi atas hubungan mayoritas-minoritas,” tulis Setara Institute dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022).
Setara menilai salah satu kota itu memiliki keberpihakan terhadap agama tertentu. Hanya, kebijakan untuk penganut agama lain dalam kota itu belum tecermin jelas.
“Bahwa pada salah satu kota, keberpihakan terhadap agama tertentu telah menjadi distingsi, akan tetapi perimbangan kebijakan untuk penganut agama lainnya belum tecermin secara jelas,” tuturnya.
Berikut 10 kota dengan skor terendah IKT 2021 versi Setara Institute:
1. Makassar: 4,517
2. Pekanbaru: 4,497
3. Padang: 4,460
4. Padang Panjang: 4,440
5. Sabang: 4,373
6. Langsa: 4,363
7. Pariaman: 4,233
8. Cilegon: 4,087
9. Banda Aceh: 4,043
10. Depok: 3,577
Sebelumnya, Setara Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021. Kota Singkawang menjadi kota dengan skor toleransi paling tinggi.
Untuk diketahui, Indeks Kota Toleran 2021 merupakan laporan kelima Setara Institute sejak 2015, 2017, 2018, dan 2020. Adapun dalam laporan IKT 2021, ada 94 kota yang menjadi objek kajian.
“Objek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Empat kota yang dieliminasi merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi 1 (satu) DKI Jakarta,” tulis Setara Institute dalam laporannya, Rabu (30/3/2022).
Dijelaskan bahwa penggabungan ini dilakukan karena, secara kewenangan, kota-kota tersebut tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak valid untuk dinilai secara terpisah. Sedangkan kombinasi pembobotan tersebut menghasilkan persentase akhir pengukuran.
Berikut ini hasil akhir persentasenya:
1. Rencana Pembangunan (10%)
2. Kebijakan Diskriminatif [20%]
3. Peristiwa Intoleransi (20%)
4. Dinamika Masyarakat Sipil (10%)
5. Pernyataan Publik Pemerintah Kota [10%]
6. Tindakan Nyata Pemerintah Kota [15%]
7. Heterogenitas agama [5%], dan
8. Inklusi sosial keagamaan (10%).
