NABIRE, satukanindonesia.com – Tim Advokasi Blok Wabu bersama sejumlah tokoh masyarakat dan mahasiswa akan bersama DPR dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta DPRK Intan Jaya mengawal aksi penolakan penambangan Blok Wabu.
Mereka berpegang, Blok Wabu tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan akan berupaya memastikan tidak akan ada IUPK yang diterbitkan untuk melakukan penambangan Blok Wabu.
Tim Advokasi Blok Wabu meminta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk tidak menerbitkan IUPK Blok Wabu.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua, Onan Kobogau melalui keterangan tertulis yang diterima media in, Minggu (05/10/2025).
Ia menjelaskan, pada 2 Oktober 2025 tim advokasi Blok Wabu bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR provinsi Papua telah bertemu dengan Menteri ESDM di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Tim Advokasi Blok Wabu dan Panitia Khusus Blok Wabu mengklarifikasi masalah IUPK Blok Wabu. Pertemuan itu akhirnya menguak, Blok Wabu tidak memiliki IUPK.
“Kami sudah cek di Kementerian ESDM. Pemerintah menyampaikan bahwa untuk Blok Wabu belum ada izin sama sekali. Meski begitu, kami akan tetap kawal dan melakukan upaya penolakan. Kami harapkan ke depan tidak boleh keluar izin usaha Blok Wabu,”katan Kobogau.
Kobogau membeberkan, pihaknya mempertanyakan keberadaan pasukan militer non organik di Intan Jaya. Dalam pertemuan di Kementerian ESDM, Tim Advokasi Blok Wabu telah menanyakan, masalah penempatan pasukan dari luar Tanah Papua, di sekitar Blok Wabu.
Menurutnya, Kementerian ESDM menyatakan mereka hanya berwenang atas urusan pertambangan.
“Blok Wabu itu hanya urusan tambang emas dan mineral. Soal penempatan militer di Intan Jaya, itu di luar kewenangan Kementerian ESDM, sehingga harus dicari jalur lain untuk menyampaikannya,”jelas Kobogau.
Salah satu tokoh, Marsel Pigai mengatakan, ada dua masalah utama yang dihadapi masyarakat di Papua Tengah, yaitu rencana penambangan Blok Wabu dan penempatan pasukan militer di sekitar Blok Wabu.
Pigai menyatakan, sejak lama masyarakat di Papua Tengah sudah menolak rencana penambangan Blok Wabu, ditandai dengan petisi yang ditandatangani masyarakat Papua Tengah pada 2019.
“Soal Blok Wabu, kami dapat jawaban dari kementerian bahwa belum ada IUPK. Untuk pendropan militer, itu memang bukan kewenangan ESDM. Selain itu, kami juga serahkan petisi penolakan operasi Blok Wabu yang ditandatangani masyarakat sejak 2019,”pungkasnya.
Tokoh masyarakat Intan Jaya, Martinus Maisini menyatakan, informasi bahwa Blok Wabu tidak memiliki IUPK adalah jawaban atas doa dan perjuangan panjang masyarakat Papua Tengah.
“Kami hadir sebagai tokoh masyarakat, membawa aspirasi rakyat, kami dengar IUPK tidak ada, ini adalah doa kami. Terima kasih kepada Ketua Pansus Penolakan Blok Wabu DPR Papua Tengah yang sudah mengawal aspirasi kami, hingga kami bisa bertemu langsung dengan Menteri ESDM,”ujar Maisini.
Tim Advokasi Blok Wabu dan Pansus DPR Papua Tengah itu juga menyampaikan, aspirasi menolak rencana tambang Blok Wabu kepada Dewan Perwakilan Daerah RI pada Jumat (03/10/2025).
Mereka menyerahkan laporan berisi petisi yang ditandatangani lebih dari 1.200 warga Papua Tengah, dan meminta pembatalan rencana penambangan Blok Wabu.
Aktivis Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua, Marsel Pigai menjelaskan bagi investor Blok Wabu bisa dinilai sebatas emas. Akan tetapi, bagi masyarakat adat di Papua Tengah, Blok Wabu adalah mama yang menghidupi.
“Blok Wabu bukan emas, tapi mama kami. Kami percaya tanah adalah mama. Kalau mama kami dihancurkan dengan berbagai kepentingan, kami jadi yatim piatu. Tanah tidak boleh rusak atas dasar apapun,”katanya.
Pigai mengutarakan, sejak rencana penambangan Blok Wabu mencuat pada 2019, masyarakat Intan Jaya sudah lebih dari 50 kali berunjuk rasa menolak rencana tambang itu. Demonstrasi itu melibatkan tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga tokoh agama.
“Blok Wabu juga belum memiliki IUPK, hanya sekadar rekomendasi penetapan wilayah tambang. Kami tidak akan berubah, kapan pun dan di mana pun, karena ini tentang diri dan nyawa kami. Siapa pun yang menyetujui eksploitasi berarti menantang kehidupan kami,”katanya.
Sementara Tokoh perempuan Intan Jaya, Selly Selegani menuturkan, kondisi kaum perempuan di Intan Jaya kini terancam rencana penambangan Blok Wabu maupun penambahan aparat keamanan di Intan Jaya.
Selegani menegaskan, perempuan Papua memandang Blok Wabu berikut tanah dan hutannya bukan sekadar ruang kosong, tetapi bagian dari tubuh jiwa dan raga mereka sendiri.
“Laki-laki atau orang yang punya kepentingan investasi melihat hutan itu kosong. Tapi kami perempuan Intan Jaya melihat hutan itu seperti kandunga. Tanah dan hutan itu seperti perempuan yang mengandung, melahirkan, lalu membesarkan anak-anaknya,”ujar Selegani.
Selegani menjelaskan, tanah dan hutan adalah sumber kehidupan, tempat anak adat mencari makan, minum, obat, dan penghidupan sehari-hari. Namun, kini ruang hidup itu perlahan direnggut oleh ambisi investasi dan kekerasan bersenjata.
“Perempuan tidak butuh investasi, karena kami bisa hidup sendiri dengan alam. Tapi kami tidak hidup tanpa tanah. Sekarang saya punya anak-anak dibunuh, saya diperkosa di hutan. Tidak ada ruang yang aman untuk beraktivitas,”kata Selegani.
Perempuan Intan Jaya itu menuturkan, kehadiran militer non organik di wilayah Intan Jaya semakin mempersempit ruang gerak perempuan. Aktivitas sederhana seperti ke kebun untuk mencari bahan makanan kini harus dijalani dengan penuh ketakutan.
Selegani menyerukan agar pemerintah menarik pasukan militer dari wilayah Intan Jaya, dan menolak rencana penambangan Blok Wabu.
“Saya perempuan, tidak mau investasi Blok Wabu masuk dan beroperasi. Karena Blok Wabu itu saya punya jantung,”kata Selegani.
Ketua Tim Advokasi Blok Wabu dari DPR Papua Tengah, Henes Sondegau mengatakan, pihaknya bersama mahasiswa akan terus mengawal aspirasi rakyat Intan Jaya yang menolak pengelolaan Blok Wabu. Ia meminta pemerintah tidak menerbitkan IUPK Blok Wabu.
“Kami harap, demi nasib masyarakat, terhadap Blok Wabu pemerintah tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat dan bertanya, berdiskusi apa mereka mau atau tidak ada penambangan Blok Wabu. Kami akan kawal aspirasi penolakan Blok Wabu ini,”kata Sondegau.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai mengapresiasi, kekompakan masyarakat dan mahasiswa Intan Jaya yang konsisten menolak rencana penambangan Blok Wabu.
“Adik-adik mahasiswa dan masyarakat Intan Jaya telah menunjukkan konsistensi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kekompakan ini patut diapresiasi,”kata John Gobai.
Gobai menuturkan, Menteri ESDM sudah menegaskan hingga kini IUPK Blok Wabu belum ditandatangani.
Menurut Gobai, penegasan itu menjawab berbagai spekulasi dan isu yang berkembang di Papua Tengah. Gobai juga mengapresiasi sikap Menteri ESDM yang dinilainya terbuka dan membangun komunikasi secara kekeluargaan.
“Pertemuan itu penuh suasana kekeluargaan. Saya senang karena ini sudah kedua kalinya saya bertemu beliau untuk membicarakan masalah yang sama,”ujarnya.
Gobai pun mengajak, masyarakat Papua Tengah untuk terus menjaga tanah adat, karena tanah yang memberikan makan dan penghidupan bagi masyarakat adat di Tanah Papua. [/GRW]
