MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Menjaga penyaluran BBM subsidi, agar tepat sasaran. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) meminta mengapresiasi, operasi atau Sidak Lintas Sektoral di sejumlah SPBU di Manokwari, Papua Barat, pada akhir Januari 2026 lalu.
Hal ini disampaikan Ketua Hiswana Migas Papua Barat, Ferry Auparay kepada wartawan, Kamis (19/02/2026).
Ia mengatakan, BBM Subsidi diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, pelaku usaha mikro, perikanan, pertanian, dan layanan umum. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli rakyat.
“BBM subsidi itu milik rakyat. Hiswana Migas mendukung sidak atau operasi gabungan yang dilakukan Pemerintah, Pertamina, dan Aparat Keamanan,”ujarnya.
Untuk itu, sebagai ketua Hiswana Migas Papua Barat berharap, operasi lintas sektoral terhadap peryaluran BBM Subsidi harus dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan).
“Sehingga tidak ada lagi, penumpang-penumpang gelap yang melakukan aktivitas illegal di SPBU. Dan mengakibatkan, masyarakat teriak BBM Subsidi kurang,”katanya.
Dalam pertemuan Pemerintah Daerah (Pemda), dan masyarakat bersama Komisi XII DPR RI berapa waktu lalu, kata dia, sebagai ketua Hiswana Migas tetapi juga anggota DPRP telah menyampaikan bahwa sesungguhnya BBM Subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat, di wilayah provinsi Papua Barat sudah mencukupi.
“Bahkan Pertamina punya stok yang lebih untuk mengantisipasi hari raya, dan bencana alam. Sehingga kuota itu, Pertamina sudah mengatur sedemikian rupa dibawa koordinasi dengan BP Migas,”terangnya.
Namun, kata dia, BBM subsidi kebanyakan di salah pergunakan dengan cara illegal di SPBU. Sehingga, masyarakat sering mengeluh soal kekurangan BBM Subsidi.
“Oleh karenanya, saya (ketua hiswana migas) mendukung operasi gabungan yang dilaksanakan akhir Januari lalu. Jangan hanya serimonial atau cuma satu kali. Tapi Pemda, Aparat Keamanan (TNI dan Polri), Pertamina, Hiswana Migas dan bila perlu kejaksaan juga dilibatkan untuk lakukan operasi bersama setiap tiga bulan,”sarannya.
Supaya penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, kata dia, dapat tersalurkan dengan baik.
“Operasi itu kan bertujuan untuk menekan kebocoran-kebocoran subsidi Negara, yang selama ini terjadi di Indonesia terlebih di provinsi Papua Barat,”sebut Anggota DPR provinsi Papua Barat tiga periode ini.
Pengusaha asli Papua ini mengutarakan, terjadi antrian panjang di setiap SPBU itu bukan terjadi keterlambatan dalam penyaluran, tetapi karena ada aktivitas Tap bensin atau penyedotan secara illegal.
“Saya selaku ketua hiswana migas selalu mendapat tekanan dari Pertamina dan BP Migas ita selalu jelaskan, bahwa sesungguhnya Pertamina sudah atur dan kuotanya lebih. Untuk mengantisipasi hal-hal diluar berbagai kejadian luar seperti bencana alam. Tapi, BBM disalah digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,”ucap dia.
Pada kesempatan ini, Ferry Auparay berpesan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Pangdam XVIII Kasuari agar menindak tegas oknum TNI maupun Polri yang diduga terlibat membeckup aktivitas illegal di setiap SPBU.
“Ada oknum-oknum anggota TNI dan Polri yang membeckup kegiatan tap bensin, di setiap SPBU terlebih di Manokwari Papua Barat,”katanya.
Terlebih, Anggota DPR provinsi ini berharap, Kapolda Papua Barat yang baru, untuk lebih intensif melakukan patroli di SPBU.
“Sehingga tidak ada kendaraan roda dua maupun empat yang melakukan Tap. Bila perlu ditangkap, jangan kita hanya memberikan seruan dan pengumuman. Tapi harus ada penegakan hukum, supaya ada eerek jerah bagi yang membeckup dan melakukan Tap. Sehingga Negara bisa selamat dari pemborosan keuangan anggaran,”tegasnya.
Ia menegaskan, sebagai intelektual asli Papua mendukung Presiden Prabowo, Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri untuk meminimalisir atau menekan kebocoran keuangan negara diantaranya Subsidi BBM yang begitu tinggi.
Sebagai ketua Hiswana migas, ia merincikan, ada tiga jenis SPBU yakni SPBU COCO (dikelola Pertamina), SPBU CODO (milik Pertamina dikelola mitra), DODO (dikelola swasta).
Kemudian, SPBU Kompak yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). SPBU Kompak ini adalah agen premium minyak solar (APMS) yang mendapatkan subsidi lewat Keputusan Presiden atau BBM Satu Harga.
Sedangkan, tambah dia, Pertamina Shop (Pertashop) adalah skema baru yang dibentuk Pertamina guna mengantisipasi BBM illegal yang dijual di emperan jalan dengan harga yang tidak tetap.
“Makanya, Pertamina keluarkan satu skema yaitu Pertashop. Cuma bedanya, Pertashop tidak menjual BBM Subsidi. Pertashop hanya menjual BBM Industri (dexlite dan Pertamax),”tandasnya. [GRW]
