MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak, Presiden Prabowo Subianto menghentikan segenap operasi keamanan atau militer di wilayah tanah Papua.
Pasalnya, situasi meningkatnya penempatan personel militer Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua, saat ini sangat menghawatirkan bagi upaya rakyat Papua membangun Papua Tanah Damai.
Yan Christian Warinussy, Juru Bicara (Jubir) JDP mendesak, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segenap kegiatan operasi keamanan bersandi apapun di Tanah Papua sejak sekarang ini.
Presiden Prabowo diharapkan, konsisten mendorong penyelesaian damai dikedepankan oleh semua pihak, termasuk pihak bertikai terdepan seperti TNI, Polri dan TPNPB untuk mewujudkan Papua Tanah Damai.
“Caranya adalah melakukan segera jedah kemanusiaan ke arah gencatan senjata antara para pihak bertikai untuk memulai dialog informal sebagai awal dimulainya segenap Upaya Membangun Perdamaian di Tanah Papua,”terang Christian Warinussy, Jumat (14/02/2025)
Seperti diketahui, jumlah personel militer non organik di Tanah Papua yang terus didrop atau ditempatkan sejak tahun 2024 hingga kini berada pada angka 3.187 personel.
Angka tersebut belum termasuk jumlah personil militer lainnya yang belum diketahui identitasnya. Apalagi dengan sumber informasi JDP dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua yang menyebutkan kalau sekitar 450 personil militer Negara (RI) saat ini (Februari 2025) diduga telah diterjunkan atau didrop di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
Antara tanggal 5 hingga 11 Februari 2025, terdata ada sekitar 450 personel militer Indonesia telah memasuki distrik seperti distrik Gigobale, distrik Yambi, distrik Sinak Barat, distrik Oneri dan distrik lainnya di kabupaten Puncak, provinsi Papua.
Personil militer yang mencapai hampir 500 orang tersebut diduga diperlengkapi peralatan tempur seperti senjata api mesin dan amunisi serta granat dalam jumlah besar.
Pertanyaan nya, apakah personel militer tersebut mau menjalankan tugas menjaga keamanan rakyat Papua? Pertanyaan berikut. apakah memang untuk menjaga rakyat Papua, personil militer tersebut harus menduduki dan atau mendiami gedung-gedung sekolah setempat?
Lalu dimana akses pendidikan bagi anak-anak Papua asli setempat bisa berjalan efektif?
Apakah peraonil militer tersebut harus menempati Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat?
Lalu dimana pelayanan kesehatan dan gizi bagi Ibu Hamil bisa berlangsung aman dan nyaman serta damai?. [GRW]
