MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Guna mencegah konflik di masyarakat adat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Papua Barat diminta evaluasi Panitia Pemilihan (Panpel) seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kabupaten.
Pasalnya, panitia pemilihan anggota MRP di beberapa kabupaten di provinsi Papua Barat melaksanakan tugas tidak sesuai amanat Bab IV Pasal 7 Perdasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP provinsi Papua Barat.
“Perdasi Nomor 8 tahun 2022 harus diimplementasikan dengan baik. Jadi di dalamnya, ada asas keadilan bagi masyarakat adat, dan perempuan serta unsur agama,”ujar Anton H. Rumbruren, Anggota MRP provinsi Papua Barat kepada satukanindonesia.com, Selasa (06/06/2023).
Dikatakannya, berdasarkan informasi yang diterima MRP bahwa ada beberapa Panpel anggota MRP di tingkat kabupaten yang tidak mengikuti tahapan atau mekanisme sesuai dengan Perdasi Nomor 8 diantaranya Manokwari Selatan (Mansel), Fakfak, Wondama, dan Teluk Bintuni.
“Kami melihat beberapa kabupaten seperti di Wondama, Fakfak, Mansel, dan Bintuni ada terjadi kecurangan-kecurangan. Bahkan melalaikan hak-hak masyarakat adat, perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota MRPB,”katanya.
Misalnya, lanjut dia, di kabupaten Fakfak telah digugurkan salah satu calon karena diduga Makar, namun tidak ada putusan pengadilan. Kemudian, di Manokwari Selatan juga terjadi kecurangan yang cukup luar biasa. Salah satunya, dalam proses pemilihan calon anggota MRP perwakilan perempuan dilakukan tidak sesuai mekanisme.
“Kami ingin supaya masyarakat adat maupun perempuan itu terlibat dalam proses rekrutmen, tapi kemudian dalam tahapan itu masyarakat adat yang memilih perwakilan perempuan. Nah ini kan tidak masuk di akal, karena tidak sesuai dengan mekanisme,”sebut Rumbruren.
Menurutnya, dalam Perdasi Nomor 8 tahun 2022 tersebut ada diatur tentang jedah waktu 3 hari, dimana setelah Panpel di tingkat kabupaten melaksanakan tugas sampai penetapan. Kemudian dibawa dalam keputusan Bupati, dan dikeluarkan rekomendasi.
“Sebelum pengumuman, Bupati harus menyampaikan ke public. Tapi ini kan tidak dilakukan,”katanya.
Oleh sebab itu, diharapkan kepada Kesbangpol Provinsi untuk mengevaluasi Panpel tingkat kabupaten, karna mereka (panpel kabupaten-red) tidak melakukan proses seleksi sesuai Perdasi Nomor 8 tahun 2022.
Untuk proses seleksi anggota MRP di kabupaten Wondama, kata dia, ada beberapa calon yang masih aktif di Partai Politik (Parpol), dan hal ini bertentangan dengan Perdasi. Padahal sudah disampaikan, namun tidak ditindaklanjuti.
“Mengenai Parpol ini kan sudah bertentangan dengan Perdasi atau dalam syarat-syarat umum. Nah syarat umum ini kan setelah lima tahun tidak aktif dalam Parpol. Tapi calon yang terlibat Parpol ini ditetapkan,”imbuhnya.
Selain itu, Anthon H. Rumbruren mengemukakan, proses seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten juga sangat tertutup.
“Kesbangpol provinsi jangan ciptakan konflik di masyarakat adat, tapi sebaikan sebagai perpanjangan pemerintah dalam proses rekrutmen inu harus benar-benar melaksanakan implementasi Perdasi Nomor 8 tahun 2022 dengan baik dan bijaksana,”tegasnya.
Sebagai Anggota MRP provinsi Papua Barat, dirinya menegaskan, Kesbangpol provinsi tidak punya hak berbicara mengenai perpanjangan MRPB periode 2017-2022.
“Jangan menyampaikan kepada public bahwa MRP tidak ada perpanjangan. Jangan menyinggung soal perpanjangan, karena ini persoalan yang sensitif. Perpanjangan MRP itu urusan pemerintah pusat,”tegas Anthon H. Rumbruren.
Diharapkan juga kepada Pj Gubernur provinsi Papua Barat agar dapat mengambil langkah bijak dalam mengambil keputusan terkait proses seleksi anggota MRP.
“Jangan sampai terjadi konflik di kalangan masyarakat adat, hanya karena Panpel di kabupaten yang kerjanya tidak sesuai tahapan. Oleh sebab itu, Pj Gubernur selaku Pembina politik dalam membina Badan Kesbangpol Supaya lebih jelih melihat persoalan-persoalan tersebut. [GRW/Redaksi]