JAKARTA, satukanindonesia.com – Dalam rangka menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. Panitia Khusus (Pensus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan melibatkan pihak pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun lembaga adat.
Hal ini dikatakan Ketua Pansus Papua DPD RI, Yorrys Raweyai kepada wartawan, di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (03/09/2026).
Ia mengatakan, Pansus telah melaksanakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh perjalanan, baik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) maupun proyek strategis nasional (PSN).
“Tiga hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga, atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau kita berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan,”katanya.
Yorrys mengungkapkan, sejumlah agenda Pansus Papua DPD RI ke depan akan mengundang perwakilan pemerintah pusat, seperti Kementerian Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Bidang Hukum dan HAM, Panglima TNI, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Pansus Papua DPD RI juga akan mengundang pemerintah daerah (Pemda), untuk memberi informasi riil tentang kondisi keamanan dan kemanusiaan di wilayah-wilayah terdampak konflik.
Sementara dari pihak masyarakat, Pansus DPD RI akan mengundang perwakilan agama, pemuda, wanita, dan adat di Papua.
Termasuk juga lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang selama ini menaruh perhatian terkait persoalan HAM dan Keamanan di Tanah Papua.
Misalnya Amnesty International, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Nantinya hasil berbagai pertemuan tersebut, Pansus Papua DPD akan mengelurkan rekomendasi yang akan disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.
“Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar jeritan dan tangisan dari Papua,”ucapnya.
`PANSUS PAPUA DPD RI MENGUNDANG KOMNAS HAM’
Pansus memastikan akan terus melibatkan Komnas HAM dalam upaya penyelesaian konflik, di Papua. “Kita akan kawal sama-sama dengan Komnas HAM,”kata Yorrys.
Sebagai Senator asal tanah Papua, ia berkomitmen, penyelesaian konflik keamanan dan kemanusiaan di papua dilakukan secara objektif, menyeluruh dan berkeadilan.
Wakil Ketua DPD itu menyatakan, Pansus akan terus mendorong agar setiap regulasi dan kebijakan benar-benar membawa dampak nyata bagi korban dan keluarga korban di Papua, baik dari sisi pemulihan, kepastian hukum, maupun jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Bakal kunjungi sejumlah daerah, Yorry mengatakan, Pansus Papua DPD RI akan berkunjung ke berbagai daerah di Tanah Papua yang terdampak langsung persoalan konflik keamanan dan kemanusiaan.
Diantaranya, daerah yang dikunjungi yakni Biak yang terdampak proyek pembangunan Badan Antariksa Nasiomal.
“Biak ini sekarang bergejolak dengan telah disepakatinya peluncuran satelit dari Biak (kerja sama) pemerintah dengan Rusia,”ujarnya.
Yorrys mengungkapkan, DPD RI telah mengunjungi lokasi tersebut sebanyak tiga kali. Menurutnya, gejolak yang timbul diakibatkan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.
“Nah, ini masalah yang membuat masyarakat itu tidak memahami apa tujuannya, karena sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga tiba-tiba sudah ada orang asing yang begitu banyak, peralatan masuk, dan lain-lain. Ini menjadi persoalan tersendiri. Nanti kita akan tinjau ke sana,”aku Yorrys Raweyai.
Tak hanya Biak, ia menambahkan, Pansus juga akan melakukan kunjungan ke Maybrat dan Timika sebagai wilayah yang terdampak konflik keamanan. [***/GRW]
