DPR Minta Izin Mudik 2021 Dikaji Kembali

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Terkait ‘lampu hijau’ untuk melakukan mudik lebaran 2021, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin minta agar kebijakan ini dikaji kembali oleh Menteri Perhubungan.

Ia mengatakan Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 dan baru-baru ini Kementerian Kesehatan menemukan kasus positif Covid-19 varian B117.

“Meminta Menhub untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi terkait kebijakan yang tidak akan melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran pada tahun 2021 atau 1 Syawal 1442 di tengah situasi pandemi varian baru Covid-19,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (17/3).

Ia pun berharap masyarakat dapat menahan diri untuk mudik Lebaran pada tahun ini. Menurutnya, hal ini penting agar penyebaran Covid-19 dapat dicegah dalam lingkungan keluarga dan kampung halaman.

Waketum Partai Golkar itu menyarankan agar tradisi saling memaafkan di Lebaran tahun ini kembali dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti panggilan video yang tersedia di aplikasi WhatsApp atau Zoom.

“Silaturahim dan silaturahmi saat ini semakin mudah dengan kemajuan teknologi, bisa pakai smartphone, jadi masih dapat bertatap muka” ujarnya.

Namun begitu, Azis meyakini masih ada masyarakat yang akan tetap mudik pada Lebaran kali ini secara diam-diam, meski pemerintah mengeluarkan larangan.

“Kita larang pun pasti akan tetap ada yang melakukan mudik secara diam-diam dengan segala jurus sembunyinya, seperti yang terjadi tahun lalu, ada yang sembunyi di bagasi bus, ada yang mengakali dengan memasuki kendaraan ke dalam truk” katanya.

Sebelumnya, Budi menyatakan pemerintah tidak akan melarang mudik Lebaran 2021. Pihaknya bersama Satgas Penanganan Covid-19 dalam waktu dekat akan membuat mekanisme protokol kesehatan Covid-19 yang ketat agar mudik lebaran tidak menyebabkan peningkatan kasus baru dalam jumlah besar.

“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan aturan soal tidak ada larangan warga mudik saat lebaran masih dalam tahap pembahasan. Kementerian dan lembaga terkait masih membicarakan hal itu.

“Sejauh ini kebijakan dalam mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian/lembaga terkait,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (16/3). (FA/SI).