MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Pemerintah Daerah (Pemda) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) disoroti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) provinsi Papua Barat terkait banjir di kampung Wariori SP 8, distrik Masni, kabupaten Manokwari.
Anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Gilang Pinandito mengatakan, pihaknya menerima laporan bahwa banjir dari aliran sungai Wariori ini menyebabkan lahan pertanian terkena dampak, dan hingga kini belum ada perhatian serius dari Pemerintah dalam hal instansi terkait dan BWS Papua Barat.
“Pemda dan BWS harus menanggapi masalah bajir ini secara serius. Banyak komuditi pertanian yang terkena dampak banjir dari aliran sungai Wariori, yang tidak segera di normalisasi,”kata Gilang kepada wartawan, Rabu (16/04/2025).
Bahkan, kata dia, belum ada penanganan serius dari pemerintah dan BWS, maka masyarakat dikabarkan menggunakan dana kampung untuk membuat aliran sungai baru.
“Saya (anggota DPR) dapat laporan, di beck up oleh dana kampung. Sebenarnya pemanfaatan bukan untuk itu, karena dana kampungnya terbatas,”katanya.
Ia mengatakan, Komisi IV DPR Papua Barat yang membidangi infrastruktur sudah mengundang BWS, namun belum direspon.
“Kami sudah meminta waktu untuk rapat, tetapi BWS belum menghadiri rapat bersama Komisi IV DPR Papua Barat dan Pemda. Diharapkan BWS menanggapi ini secara serius,”tegas Gilang.
Dikemukakanya, banjir di kampung Wariori SP 8 tersebut sudah terjadi kurang lebih 2 bulan akibat curah hujan yang cukup tinggi, di wilayah Papua Barat.
Tak hanya lahan pertanian yang terkena dampak, ia menyebut, akses jalan menuju lahan pertanian atau sawah terendam air setinggi orang dewasa.
“Jadi masyarakat ini kalau mau ke lahan pertanian atau sawah, mereka harus melewati banjir. Dan ini harus segara ditangani, karena yang ditakuti bukan saja komuditi yang terdampak tapi jangan sampai ada korban jiwa,”sebut Gilang Pinandito.
Lanju, Gilang menjelaskan, lokasi banjir yang dahulunya adalah jalan, saat ini sudah menjadi aliran sungai yang cukup besar. Namun, masyarakat tetap menggunakan jalan tersebut dengan cara menyeberang menggunakan tali.
“Nah yang kita takutkan itu, kalau tiba-tiba ada ibu-ibu atau orang tua yang selalu bertani saat menyeberang. Dan tidak ada akses lain,”pungkasnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap, pemerintah dan BWS Papua Barat dapat mengambil langkah secepatnya.
“Kita berharap ada solusi cepat, karena ini bisa dikategorikan bencana. Jadi kita harapkan ada solusi jangka pendek atau dibuat aliran baru, tapi juga solusi jangka atau normalisasi sungai tersebut,”tandasnya. [GRW]
