Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Suhud Alynudin menyoroti fenomena warga DKI Jakarta yang berutang Rp10,35 triliun ke pinjaman online (pinjol).
Ia meminta Pemprov untuk turut mencari solusi atas permasalahan itu.
“Total utangnya fantastis Rp10,35 triliun akumulasinya, angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta, hampir setengah APBD Jawa Tengah,” kata Suhud dalam rapat Komisi B dengan Pemprov, sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Rabu (12/7).
Berdasarkan informasi yang diterimanya, total utang itu berasal dari sekitar 2,3 juta akun.
Jika dirata-rata satu orang memiliki dua akun, kata Suhud, berarti ada sekitar satu juta warga DKI yang memiliki utang.
“Terlepas utang untuk apa, apa itu gaya hidup atau apa, tapi kan jutaan, kalau kita rata-rata misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah satu juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir kira -kira,” katanya.
Ia mengaku mendapat keluhan dari masyarakat soal utang itu. Menurut Suhud, Pemprov harus turut mencari solusi.
“Ada keluhan seperti keluarganya terjerat rentenir, lalu solusinya apa. Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. Satu juta ini terjerat rentenir itu ya negara, Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu,” katanya.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan Pemprov berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan UMKM.
Menurutnya, jika pendapatan cukup, masyarakat tidak akan meminjam melalui aplikasi online.
“Secara teori, jika pendapatannya sudah cukup tentu mereka tidak perlu melakukan pinjaman,” katanya.(***)