JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com – Pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025 yang terselenggara di Pekanbaru Riau dan Kalimantan Selatan sebagai akibat konflik yang terjadi di internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) masih menyisakan persoalan panjang.
Perseteruan elit PWI ini secara tidak disadari berdampak terhadap kewibawaan dan marwah Pers itu sendiri sebagai salah satu pilar demokrasi dan juga befungsi sebagai kontrol sosial ditengah masyarakat.
Selain itu, perpecahan yang terjadi pada lembaga kontrol sosial ditengah masyarakat itu kini mendapat perhatian banyak pihak tidak hanya oknum wartawan atau pimpinan Media saja, tetapi ekslasinya masuk pada leval masyarakat luas ikut prihatin.
Dalam dunia jurnalistik telah menjadi pengetahuan umum, PWI merupakan organisasi profesi wartawan tertua setelah kemerdekaan Indonesia.
Sejarah mencatat pasca kemerdekaan Republik Indonesia, konsensus berdirinya PWI ditetapkan pada tanggal 9 Februari 1946, sehingga perlu perhatian khusus dari pihak yang berwenang untuk penyelesaian dualisme kepemimpinan pusat PWI ini, utamanya elit PWI yang terlibat langsung dan tidak dengan konflik itu sendiri.
Upaya untuk mengakhiri konflik di PWI, Maruli Tua Silaban selaku pimpinan umum media SatukanIndonesia.Com yang mengaku telah menjadi anggota PWI angkat bicara.
Menurutnya “mutlak perlu segera penyelesaian dualisme pimpinan pusat PWI bukan hanya perbaikan admistrasi saja, yang paling utama marwah kewartawanan itu sendiri perlu kita jaga sebagai bagian dari kontrol sosial, bagaimana wartawan menjadi kontrol sosial kalau di rumah sendiri terjadi kontroversi besar,?” tegas Maruli saat bincang-bincang dengan Wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
“Kami berharap sebagai praktisi dan bagian dari perusahaan Media yang telah terverifikasi pada Dewan Pers supaya para petinggi atau dewan kehormatan PWI agar segera mengambil tindakan untuk penyelesaian kekisruhan ini, mari kita sama-sama menjaga wibawa dan marwah organisasi PWI dengan mengedepankan kepentingan umum sesuai AD/ART yang berlaku, kesampingkan dulu ego masing-masing demi kebaikan bersama dalam organisasi PWI ini sebagai rumah besar wartawan” tutur Maruli yang juga berlatar belakang pendidikan S-1 dan S-2 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.
Banyak suara atau pendapat yang telah viral diberbagai Media dari berbagai pihak termasuk pengurus PWI, perusahaan Media, dan oknum wartawan dari daerah menunjukkan sikap kepedulian terhadap penyelesaian kekisruhan di tingkat Pusat.
Lebih lanjut Maruli tergabung pada Kantor Hukum “Law Firm MTS & Partners” itu mengatakan, realitas kekinian yang terjadi di tubuh PWI tidak bisa dipungkiri efeknya sampai kebawah bahkan sistem kerja di lapangan sangat berdampak yang mendegradasi wibawa Pers itu sendiri.
Menurut Maruli, guna mengakhiri konflik yang ada di PWI, salah satu cara yang paling memungkinkan adalah dengan menggelar kongres bersama untuk menyatukan kembali organisasi PWI.
“Melaksanakan kongres bersama antara kubu PWI yang menggelar HPN di Pekanbaru Riau dan kubu Henry CH Bangun yang menggelar HPN di Kalimantan Selatan merupakan langkah yang paling relevan untuk duduk bersama mencari jalan keluar dengan menurunkan ego masing-masing dalam menyelesaikan konflik yang ada di PWI”, ujar Maruli mengakhiri tanggapannya. (Mars)
